\n<\/p>\n
Pekerja informal di Jawa Barat yang selama ini tidak memiliki perlindungan ketenagakerjaan bakal menjadi sasaran perluasan program asuransi pemerintah daerah. Premi kepesertaan tersebut ditargetkan tidak menjadi beban para pekerja karena pembayarannya dilakukan pemerintah.<\/p>\n
<\/p>\n
Program ini menyasar berbagai kelompok pekerja, mulai dari petani, nelayan, buruh bangunan, sopir, pengemudi ojek online, pedagang asongan hingga asisten rumah tangga dan kuli pikul. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten\/kota disebut akan membiayai premi bagi para pekerja tersebut.<\/p>\n
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan sebanyak 5,4 juta kepala keluarga pekerja informal mendapatkan jaminan asuransi ketenagakerjaan pada 2027. Target itu menjadi perluasan dari program yang telah berjalan pada tahun ini.<\/p>\n
\u201cDi tahun 2027 kami menargetkan 5,4 juta kepala keluarga pekerja informal mendapat jaminan asuransi ketenagakerjaan,\u201d kata Dedi dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @dedimulyadi71, dikutip Senin (21\/9\/2026).<\/p>\n
Menurut Dedi, pada 2026 pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota telah mengasuransikan sekitar 1 juta pekerja informal. Program tersebut kemudian akan diperluas hingga mencakup jutaan kepala keluarga pada tahun berikutnya.<\/p>\n
Dedi mengatakan perlindungan tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian kepada pekerja informal yang memiliki risiko kecelakaan saat menjalankan pekerjaannya. Dengan kepesertaan asuransi, biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja dapat ditanggung melalui jaminan ketenagakerjaan.<\/p>\n
Tidak hanya pekerja, manfaat program tersebut juga dapat dirasakan keluarga ketika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Keluarga penerima manfaat disebut akan mendapatkan santunan sekaligus perlindungan pendidikan bagi anak.<\/p>\n
Dedi mencontohkan salah satu penerima manfaat di Bekasi yang disebut telah memperoleh pembayaran hingga Rp500 juta. Contoh tersebut menjadi gambaran manfaat perlindungan yang diberikan ketika risiko yang dijamin terjadi.<\/p>\n
Untuk kematian akibat kecelakaan kerja, keluarga peserta mendapatkan santunan sebesar Rp72 juta. Selain itu, dua anak peserta juga mendapatkan jaminan pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.<\/p>\n