\n<\/p>\n
PDIP buka suara mengenai mekanisme rehabilitasi kader yang sebelumnya telah dikenai sanksi pemecatan. Penjelasan ini muncul setelah adanya usulan agar status keanggotaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dipulihkan.<\/p>\n
<\/p>\n
Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Budi \u2018Kanang\u2019 Sulistyono mengatakan pengajuan rehabilitasi tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Kader yang ingin mendapatkan pemulihan status harus mengajukannya sendiri secara tertulis.<\/p>\n
\u201cRehabilitasi itu tidak bisa diwakilkan. Yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis,\u201d kata Kanang dikutip Senin (31\/9\/2026).<\/p>\n
Namun, pengajuan tersebut tidak otomatis membuat status keanggotaan kembali. Permohonan tetap harus melalui mekanisme dan pertimbangan internal partai sebelum diputuskan.<\/p>\n
Kanang menjelaskan, apabila disetujui, proses rehabilitasi akan dibawa ke forum Kongres karena keputusan tersebut merupakan kewenangan partai.<\/p>\n
Pernyataan itu berkaitan dengan usulan mantan kader PDIP Surabaya, Achmad Hidayat, yang meminta agar keanggotaan Jokowi direhabilitasi.<\/p>\n
Di sisi lain, Kanang menjelaskan pemecatan Achmad Hidayat telah melalui proses internal sebelum dirinya bertemu Jokowi. Partai disebut telah melakukan pemanggilan, klarifikasi, serta meminta keterangan saksi dan pelapor sebelum mengusulkan sanksi kepada DPP.<\/p>\n
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah sebelumnya menegaskan hubungan politik partainya dengan Jokowi kini sudah berbeda arah.<\/p>\n
\u201cKita sudah bersimpang jalan secara politik, berbeda sudah. PDIP tetap teguh pada pendiriannya,\u201d kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14\/9\/2026).<\/p>\n