\n<\/p>\n
Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik wacana penarikan dividen Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp120 triliun ke kas negara.<\/p>\n
<\/p>\n
Rocky menilai rencana tersebut menunjukkan adanya watak dirigisme dalam pendekatan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut dia, pendekatan itu mencerminkan keinginan pemerintah untuk mengendalikan arus perekonomian secara lebih kuat.<\/p>\n
Pernyataan tersebut disampaikan Rocky dalam bincang-bincang yang ditayangkan pada Kamis, 17 September 2026. Ia menilai rencana penarikan dividen tersebut tidak sejalan dengan tujuan awal pembentukan Danantara sebagai lembaga investasi yang memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan.<\/p>\n
“Menteri Keuangan pasti paham, tapi ada watak di dalam diri untuk mengatur. Purbaya ingin menjadi dirigen karena terbayang-bayang target pertumbuhan delapan persen,” ujar Rocky.<\/p>\n
Menurut Rocky, dirigisme merupakan pendekatan yang menempatkan pemerintah dalam posisi terlalu dominan terhadap aktivitas ekonomi. Ia menilai pola tersebut dapat memengaruhi kredibilitas korporasi, terutama di mata investor asing.<\/p>\n
Dinilai Mengganggu Ekspansi Danantara<\/p>\n
Rocky juga menyoroti posisi Danantara yang menurutnya dirancang sebagai entitas semi-otonom. Dengan karakter tersebut, Danantara dinilai perlu memiliki ruang gerak yang lebih fleksibel agar dapat menjalankan ekspansi dan bersaing di tingkat global.<\/p>\n
Salah satu langkah yang disoroti Rocky adalah rencana investasi Danantara senilai Rp44 triliun pada JBS, perusahaan protein global.<\/p>\n
Menurut dia, rencana ekspansi tersebut dapat terhambat apabila Kementerian Keuangan terlalu jauh mencampuri pengelolaan keuntungan Danantara untuk memenuhi kebutuhan anggaran pemerintah.<\/p>\n
Rocky menilai investor asing dapat membaca kebijakan tersebut sebagai sinyal kuatnya intervensi negara terhadap pengelolaan korporasi. Ia juga memperingatkan agar BUMN dan lembaga pengelola aset tidak hanya diposisikan sebagai sumber penerimaan negara.<\/p>\n