\n<\/p>\n
Sidang perdana gugatan terkait syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (21\/9\/2026).<\/p>\n
<\/p>\n
Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, yang menjadi salah satu pemohon dalam gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran, mengaku memiliki kekhawatiran tersendiri terkait jalannya persidangan tersebut.<\/p>\n
Menurut Denny, perkara yang ia ajukan berpotensi tidak pernah masuk ke tahap pembuktian pokok perkara apabila majelis hakim memutuskan menghentikannya sejak awal melalui mekanisme dismissal atau pemeriksaan pendahuluan.<\/p>\n
Dalam sebuah podcast bersama Refly Harun, Denny mengatakan dirinya berharap sembilan hakim konstitusi bersedia membuka ruang pemeriksaan yang lebih luas, termasuk menguji berbagai dokumen dan bukti yang menjadi pokok sengketa.<\/p>\n
\u201cNah, saya sedang mengetuk hati sembilan negarawan ini untuk mengambil alih perkara ini,\u201d kata Denny, dikutip Senin (21\/9).<\/p>\n
Baca Juga: Safari Politik di RI! Wakil PM Malaysia Temui Gibran Dulu, Baru Lanjut Prabowo dan Surya Paloh<\/a><\/strong><\/p>\n Denny menjelaskan bahwa setiap perkara yang masuk ke MK umumnya lebih dulu melewati tahapan pemeriksaan pendahuluan. Pada fase ini, hakim dapat meminta perbaikan permohonan sebelum menentukan apakah perkara layak dilanjutkan atau tidak.<\/p>\n Namun, ia menilai terdapat kemungkinan majelis hakim memilih menghentikan perkara setelah melakukan pembahasan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).<\/p>\n Menurut Denny, skenario itu menjadi kekhawatiran terbesar karena pokok perkara tidak pernah diuji secara terbuka di persidangan.<\/p>\n \u201cPoinnya adalah setelah pemeriksaan pendahuluan mereka RPH, Rapat Permusyawaratan Hakim, nah di situ bisa jadi putusannya bukan melanjutkan ke pokok perkara pemeriksaan, tapi malah didismis,\u201d katanya.<\/p>\n Denny berharap MK tidak langsung menutup perkara yang diajukannya. Ia meminta hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempresentasikan bukti serta argumentasi hukum terkait persoalan yang dipersoalkan.<\/p>\n Baginya, proses pemeriksaan terbuka penting untuk memastikan publik memperoleh kejelasan mengenai pokok sengketa yang sedang diperdebatkan.<\/p>\n Denny juga mempertanyakan ke mana masyarakat harus mencari keadilan apabila sengketa tersebut tidak diperiksa oleh lembaga peradilan mana pun.<\/p>\n Ia menilai akan muncul persoalan serius apabila jalur hukum lain menganggap perkara tersebut menjadi kewenangan MK, sementara MK sendiri memutuskan untuk tidak memeriksanya lebih lanjut.<\/p>\n Menurut Denny, kondisi semacam itu berpotensi menimbulkan apa yang ia sebut sebagai justice denial atau penolakan akses terhadap keadilan.<\/p>\n Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berkaitan dengan pencalonan Gibran terdaftar dengan nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 21 September 2026.<\/p>\n