\n<\/p>\n
Hasil Pilpres 2029 Terancam Tidak Sah Secara, Begini Alasannya…<\/p>\n
<\/p>\n
Wacana baru terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang mengharuskan dukungan minimal dari dua partai politik pemilik kursi di DPR menuai kritik tajam.<\/p>\n
Wacana ini dinilai tidak berdasar, melanggar konstitusi, dan berpotensi merusak iklim demokrasi jelang Pilpres 2029.<\/p>\n
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menegaskan bahwa wacana tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan secara terang-terangan menabrak putusan konstitusi yang sudah ada.<\/p>\n
“Wacana ini tanpa memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, secara materiil, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk membatalkannya jika dinilai melanggar hak konstitusional warga negara,” ujar Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20\/9\/2026).<\/p>\n
Jamiluddin merujuk pada Putusan MK Nomor 62\/PUU-XXII\/2024 yang dengan tegas membatalkan ketentuan presidential threshold dalam bentuk apa pun karena bertentangan dengan UUD 1945.<\/p>\n
Dengan dibatalkannya aturan batas angka tersebut, skema pencalonan untuk Pilpres 2029 otomatis berubah total.<\/p>\n
Seluruh partai politik yang telah resmi lolos verifikasi sebagai peserta pemilu seharusnya memiliki hak penuh untuk mengusulkan capres dan cawapres.<\/p>\n
“Partai politik peserta pemilu seharusnya berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa terikat batasan minimum persentase kursi atau suara,” jelasnya.<\/p>\n
Pemaksaan wacana ini menjadi aturan resmi diyakini akan memicu dampak politik yang fatal, salah satunya adalah krisis konstitusi dan pembangkangan hukum.<\/p>\n
Menurut Jamiluddin, langkah tersebut merupakan bentuk pengabaian yang nyata terhadap lembaga peradilan tertinggi negara. “Hal ini menciptakan preseden buruk di mana pembentuk undang-undang menolak tunduk pada tafsir konstitusi yang final dan mengikat (final and binding<\/em>),” tegasnya.<\/p>\n Selain memicu krisis konstitusi, penerapan aturan yang cacat hukum berisiko menghilangkan legitimasi Pemilu. Pencalonan yang dipaksakan lewat aturan ini akan rentan digugat secara masif oleh elemen masyarakat maupun partai politik yang merasa dirugikan.<\/p>\n “Hasil Pilpres terancam tidak sah secara hukum karena dilandasi oleh aturan main yang sudah dibatalkan oleh MK. Hal ini akan memicu delegitimasi terhadap presiden dan wakil presiden terpilih,” tutur Jamiluddin.<\/p>\n Wacana ini juga dinilai akan mengebiri hak partai-partai kecil atau gabungan partai non-penguasa untuk memunculkan tokoh alternatif.<\/p>\n Jika ruang partisipasi rakyat kembali dibatasi secara tidak sah, demokrasi Indonesia dipastikan mengalami kemunduran. Oleh karena itu, Jamiluddin mendesak agar wacana syarat minimal dua partai DPR ini segera ditolak.<\/p>\n Sebagai informasi, wacana ini mulai menjadi sorotan publik setelah Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengaku mendengar adanya usulan mekanisme baru pencalonan presiden.<\/p>\n <\/p>\n Usulan tersebut mewajibkan pasangan capres-cawapres didukung oleh sedikitnya dua partai politik yang memiliki keterwakilan kursi di Senayan.<\/p>\n<\/p><\/div>\n