\n<\/p>\n
Gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto kembali memantik polemik tajam di ruang publik. Pemicunya adalah penggunaan diksi kasar ‘pakar goblok’ yang dilontarkan secara terang-terangan saat berpidato dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di JICC, Jakarta, Rabu (18\/9\/2026) malam.<\/p>\n
<\/p>\n
Meskipun dalam pidatonya Prabowo berdalih bahwa umpatan tersebut ditujukan kepada pakar yang melampaui batas kritik hingga menyebar fitnah, reaksi tersebut justru memunculkan sentimen negatif.<\/p>\n
Kepala Negara dinilai terlalu emosional dan menunjukkan keengganan untuk menerima masukan yang berseberangan dengan pandangan pemerintahannya.<\/p>\n
“Reaksi reaktif terhadap kritik ini memunculkan anggapan bahwa Prabowo Subianto menampilkan sosok pemimpin yang arogan. Alih-alih membuka diri terhadap berbagai evaluasi demi penyempurnaan program kerja, umpatan tersebut dinilai lebih pantas menjadi bahan introspeksi bagi sang presiden sendiri,” kata Direktur Rumah Politik Fernando Emas kepada wartawan, Minggu (20\/9).<\/p>\n
Sikap menutup diri dari kritik eksternal membuat gaya kepemimpinan Prabowo diibaratkan seperti “katak dalam tempurung”.<\/p>\n
Ia dinilai hanya mau menerima masukan dan informasi dari lingkaran orang-orang terdekatnya, sehingga suara-suara kritis dari luar ring kekuasaan dianggap sebagai angin lalu atau bahkan ancaman yang tidak penting.<\/p>\n
Fernando menilai sikap merasa paling sempurna dan anti-kritik ini memunculkan spekulasi pesimistis terkait keberlangsungan masa jabatan Prabowo.<\/p>\n
“Jika gaya kepemimpinan tertutup dan emosional ini terus dipertahankan, muncul keraguan besar bahwa ia mampu menuntaskan kepemimpinannya hingga tahun 2029,” tambahnya.<\/p>\n
Banyak pihak menyarankan agar Presiden Prabowo tidak perlu terburu-buru memikirkan kontestasi politik periode berikutnya.<\/p>\n
<\/p>\n
“Menuntaskan masa jabatan periode pertama dengan kondisi politik yang stabil dinilai akan menjadi tantangan yang sangat berat, dengan potensi pergolakan yang membuka peluang turunnya kekuasaan sebelum masa jabatan resmi berakhir,” jelasnya.<\/p>\n<\/p><\/div>\n