\n<\/p>\n
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak tidak berhenti pada pengusutan pihak-pihak yang diduga berperan sebagai perantara atau pelaksana teknis dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN). Perkara tersebut berkaitan dengan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.<\/p>\n
Desakan itu disampaikan mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha, pada Sabtu (19\/9\/2026). Ia meminta lembaga antirasuah mengungkap pihak yang dinilai paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut, termasuk aktor yang menginisiasi serta pihak yang diduga menikmati hasil praktik uang haram.<\/p>\n
Menurut Praswad, penanganan perkara korupsi tidak cukup jika hanya menyasar orang-orang yang berada di lapisan operasional. Pengusutan, kata dia, perlu diarahkan untuk mengetahui bagaimana praktik tersebut berlangsung, siapa yang memberikan perintah, dan dari mana keputusan dalam proses pengurusan HGB itu berasal.<\/p>\n
\u201cKPK harus mengungkap aktor yang sebenarnya bertanggung jawab dalam perkara ini. Penanganan perkara tidak boleh berhenti pada pihak yang berada di level perantara, kurir, atau pelaksana teknis,\u201d kata Praswad.<\/p>\n
Pernyataan tersebut menempatkan penelusuran aktor utama sebagai bagian penting dalam pengungkapan kasus. Pihak yang menjalankan instruksi di lapangan, menurut desakan itu, belum tentu merupakan orang yang merancang atau memperoleh manfaat terbesar dari dugaan tindak pidana.<\/p>\n
Karena itu, Praswad meminta penyidik tidak hanya memeriksa peran individu yang terlibat secara langsung dalam proses teknis pengurusan HGB. KPK juga didorong mengurai hubungan antar-pihak dalam perkara tersebut, termasuk jalur komunikasi dan perintah yang menghubungkan pelaksana dengan pihak yang berada di tingkat lebih tinggi.<\/p>\n
Selain menelusuri struktur perintah, Praswad menyebut KPK perlu mencari pihak yang menginisiasi dugaan praktik suap dan gratifikasi tersebut. Penelusuran juga diminta mencakup aliran manfaat, yakni siapa yang pada akhirnya menikmati hasil dari uang yang diduga berasal dari praktik korupsi.<\/p>\n
\u201cLembaga antirasuah harus menelusuri alur perintah, siapa pihak yang menginisiasi hingga yang menikmati hasil praktik uang haram tersebut,\u201d ujar Praswad.<\/p>\n
Kasus yang dikaitkan dengan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor itu menjadi sorotan karena dugaan pelanggaran tidak hanya perlu dilihat dari tindakan pihak yang berada di garis depan. Bagi Praswad, pengungkapan perkara harus menjangkau keseluruhan rantai keterlibatan agar penanganannya tidak berhenti pada aktor lapangan.<\/p>\n