\n<\/p>\n
Keterbukaan informasi terkait riwayat pendidikan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Dokumen kesetaraan pendidikan yang diserahkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) setelah sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) disebut masih memuat banyak bagian yang disensor.<\/p>\n
<\/p>\n
Praktisi pendidikan sekaligus advokat Tiurma Mercy Sihombing mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam dokumen tersebut saat berbincang dengan jurnalis senior Bambang Harymurti di kanal YouTube Retorika Show pada 17 September 2026.<\/p>\n
Dokumen itu diperoleh setelah warga bernama Bona Tua memenangkan sengketa informasi melawan Kemendikbudristek di KIP. Sengketa tersebut berkaitan dengan informasi mengenai dasar penerbitan surat kesetaraan pendidikan setingkat SMK atas nama Gibran.<\/p>\n
Namun, setelah dokumen diserahkan, Mercy justru mempertanyakan bentuk dan kelengkapan informasi yang diberikan kementerian.<\/p>\n
“Masalahnya datanya itu lebih membingungkan lagi. Banyak yang ditutup, disensor, dihitamin,” ungkap Mercy.<\/p>\n
Salah satu bagian yang menjadi sorotan adalah data orang tua. Mercy menyebut nama ayah dalam dokumen masih terlihat, sementara nama ibu justru ditutup atau dihitamkan.<\/p>\n
“Padahal ada Peraturan Mendikbud yang mengatakan kalau setara dengan ijazah anak, apapun itu, nama ibu harus jelas,” tegasnya.<\/p>\n
Menurut Mercy, persoalan tidak hanya terdapat pada bagian data yang disensor. Ia juga mempertanyakan format informasi yang diserahkan Kemendikbudristek kepada KIP.<\/p>\n
Alih-alih memperoleh tautan atau URL resmi yang dapat digunakan untuk melakukan verifikasi ke pangkalan data kementerian, Mercy menyebut dokumen tersebut hanya berupa gambar tangkapan layar (screenshot).<\/p>\n
Dalam tangkapan layar itu terdapat sejumlah kolom yang berkaitan dengan dokumen pendidikan, seperti rapor enam semester, surat keterangan lulus, sertifikat, dan ijazah. Mercy menilai pengisian kolom-kolom tersebut menimbulkan kebingungan karena terdapat sejumlah tanda centang.<\/p>\n
Selain itu, terdapat menu bertuliskan “lihat” yang menurut Mercy tidak dapat digunakan untuk membuka dokumen pendukung karena informasi yang diserahkan hanya berupa gambar.<\/p>\n
“Jadi gimana kita mau lihat? Seolah-olah sudah diberikan, tapi belum sebetulnya,” kritik Mercy.<\/p>\n
Persoalan tersebut kemudian mendorong Mercy membawa perkara surat kesetaraan pendidikan Gibran ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia menegaskan objek gugatan bukan Gibran sebagai pribadi, melainkan surat keputusan yang diterbitkan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.<\/p>\n