\n<\/p>\n
Praktisi pendidikan sekaligus pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Tiurma Mercy Sihombing, menegaskan gugatan yang diajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka bukan didasari sentimen pribadi.<\/p>\n
<\/p>\n
Mercy mengatakan gugatan tersebut ditujukan terhadap surat keputusan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut dia, yang dipersoalkan adalah aspek tertib administrasi dalam penerbitan surat kesetaraan pendidikan.<\/p>\n
Hal itu disampaikan Mercy dalam wawancara bersama jurnalis senior Bambang Harymurti di kanal YouTube Retorika Show. Ia menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari keresahannya sebagai pengelola lembaga pendidikan yang selama bertahun-tahun menjalankan aturan penyetaraan pendidikan.<\/p>\n
Keresahan itu muncul ketika seorang calon murid di lembaganya meminta kemudahan dalam proses penyetaraan pendidikan setingkat SMA dengan merujuk pada kasus Gibran.<\/p>\n
Menurut Mercy, calon murid tersebut beranggapan bahwa belajar bahasa asing di luar negeri dalam waktu singkat dapat menjadi dasar untuk memperoleh surat kesetaraan tanpa melalui ujian maupun proses belajar selama enam semester sebagaimana yang selama ini diterapkan di lembaganya.<\/p>\n
Kondisi tersebut membuat Mercy berupaya meminta penjelasan kepada Kemendikbudristek mengenai status surat kesetaraan Gibran. Ia mengaku telah menyampaikan surat kepada menteri dan Prof. Mukti di kementerian, tetapi tidak memperoleh jawaban.<\/p>\n
Setelah upaya tersebut tidak mendapatkan tanggapan, Mercy kemudian menggunakan hasil putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang sebelumnya dimenangkan rekannya, Bona Tua, sebagai salah satu bukti dalam gugatan ke PTUN.<\/p>\n
Bagi Mercy, PTUN merupakan jalur hukum yang dapat digunakan masyarakat untuk mempersoalkan produk administrasi pemerintahan. Ia menilai mekanisme tersebut penting untuk memastikan pejabat pemerintah menjalankan tata tertib administrasi secara konsisten.<\/p>\n