\n<\/p>\n
Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais kembali melontarkan analisis keras mengenai arah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setelah tidak lagi berada di pemerintahan. Kali ini, Amien mengaitkan Jokowi dengan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto, masa depan politik Gibran Rakabuming Raka, hingga isu percepatan pemilu.<\/p>\n
<\/p>\n
Amien bahkan mengutip peringatan analis kebijakan publik Muhammad Said Didu mengenai apa yang disebut sebagai \u201ckudeta senyap dan merayap\u201d<\/em>. Menurut Amien, situasi tersebut perlu diperhatikan karena ia menilai masih ada upaya memengaruhi arah kekuasaan dari luar jabatan resmi.<\/p>\n \u201cSaid Didu mengingatkan awas ada kudeta senyap dan merayap. Prabowo mungkin tidak menyadari atau tidak mau menyadari niat orang Solo itu,\u201d ucap Amien, dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Sabtu (19\/9\/2026).<\/p>\n Pernyataan tersebut merupakan analisis Amien mengenai dinamika politik, bukan pernyataan bahwa telah terjadi kudeta atau perubahan kekuasaan. Ia kemudian menghubungkan analisis tersebut dengan posisi Jokowi dan putranya, Gibran, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden.<\/p>\n Amien menilai Jokowi masih memiliki keinginan untuk ikut menentukan arah Indonesia meski tidak lagi memegang kekuasaan pemerintahan secara langsung. Ia menyebut Jokowi telah melewati apa yang disebutnya sebagai \u201cajal politik\u201d<\/em>, tetapi masih terus mengobarkan semangat untuk kembali mengatur Indonesia.<\/p>\n \u201cJokowi sudah melewati ajal politik, tetapi tanpa henti mengobarkan semangat kembali mengatur Indonesia,\u201d kata Amien.<\/p>\n Menurut Amien, secara konstitusional kekuasaan pemerintahan saat ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menduga kekuasaan tersebut dapat menjadi sasaran manuver politik apabila ada kepentingan tertentu yang hendak dicapai.<\/p>\n Amien bahkan mengaitkan dugaan tersebut dengan Gibran. Ia menilai ada tujuan agar posisi politik Gibran kembali menguat apabila kekuasaan Prabowo mengalami persoalan.<\/p>\n \u201cTujuan tunggal Jokowi, yakni kekuasaan Prabowo bisa berantakan, supaya Gibran bisa naik daun,\u201d tuturnya.<\/p>\n Amien kemudian membawa isu lain yang sempat membuat jagat politik nasional ramai, yakni pernyataan Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan pemilu berlangsung lebih cepat dari jadwal 2029.<\/p>\n Pernyataan Budi Arie sebelumnya memang menimbulkan polemik setelah rekaman ucapannya beredar. Namun, Budi Arie kemudian menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan analisis serta pendapat pribadinya. Ia juga menyatakan pernyataan itu tidak berkaitan dengan Jokowi.<\/p>\n Budi Arie kemudian kembali menjelaskan bahwa analisis politik mengenai kemungkinan pemilu lebih cepat berbeda dengan kehendak politik untuk benar-benar mengubah jadwal pemilu. Ia menegaskan dirinya tidak bermaksud mengajak atau mendorong pihak tertentu mempercepat pemilu.<\/p>\n Meski sudah mendapat klarifikasi tersebut, Amien tetap memasukkan pernyataan Budi Arie ke dalam rangkaian analisisnya mengenai dinamika politik nasional. Bagi Amien, pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang ia soroti ketika membicarakan kemungkinan perubahan konfigurasi kekuasaan.<\/p>\n Adapun secara hukum, mekanisme pemilu nasional dan pemilu daerah memang telah mengalami perubahan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135\/PUU-XXII\/2024 menetapkan mulai 2029 pemilu nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, serta DPD dipisahkan dari pemilu daerah.<\/p>\n Pada Agustus 2026, MK juga kembali menegaskan bahwa mekanisme tersebut telah memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, isu mengenai kemungkinan percepatan pemilu yang disampaikan Budi Arie sebelumnya merupakan pernyataan politik yang berbeda dengan jadwal pemilu yang saat ini berlaku secara hukum.<\/p>\n