\n<\/p>\n
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Bimo Wijiyanto, menunda penerapan ketentuan pajak atas transaksi perdagangan melalui marketplace hingga 31 Oktober 2026.<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cPajak marketplace itu kan ditunda sampai 31 Oktober. Nanti insya Allah 1 November akan kita berlakukan sesuai dengan kesiapan para platform,\u201d kata Bimo dalam wawancara, Jumat, (18\/9\/2026).<\/p>\n
Ia mengatakan penerapan pajak marketplace akan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing platform.<\/p>\n
Bimo menjelaskan, kebijakan tersebut pada dasarnya mengacu pada aturan yang telah ada sebelumnya.\u00a0<\/p>\n
Namun, terkait adanya arahan baru dari Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengenai penerapan pajak marketplace, Bimo menyebut pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut. \u201cIni berdasarkan aturan yang sudah ada,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Ketika ditanya apakah penerapan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Bimo menyatakan belum menerima arahan lebih lanjut.<\/p>\n
Baca Juga: Biaya Marketplace Tembus 18%, UMKM Mulai Cari Cara Selamatkan Margin<\/a><\/strong><\/p>\n Baca Juga: DJP Pastikan Pajak E-Commerce Berlaku Efektif Mulai 1 Oktober<\/a><\/strong> 2026<\/a><\/p>\n \u201cKalau dari arahan Pak Suahasil, nanti perbedaan sisa belum dapat arahan,\u201d kata Bimo.<\/p>\n <\/p>\n Dengan demikian, DJP masih mempersiapkan penerapan ketentuan pajak marketplace sebelum target pemberlakuan pada 1 November mendatang. Kesiapan teknis dari masing-masing platform menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.<\/p>\n<\/p><\/div>\n