\n<\/p>\n
Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menyoroti rencana penerapan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 5 persen. GKSR menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116\/PUU-XXI\/2023.<\/p>\n
<\/p>\n
Ketua Umum GKSR Said Iqbal mengatakan putusan MK harus dipahami secara utuh, terutama mengenai perintah kepada pembentuk undang-undang untuk mengubah norma dan besaran ambang batas parlemen.<\/p>\n
Menurut Said, perubahan yang dimaksud MK tidak terbatas pada penyesuaian angka PT. Ia menyebut penghapusan aturan ambang batas parlemen juga dapat menjadi salah satu bentuk perubahan yang dilakukan pembentuk undang-undang.<\/p>\n
“Intensi dari Putusan MK tersebut sesungguhnya adalah mendorong pembentuk undang-undang agar tidak memberlakukan aturan PT. Kalau pun tetap ingin diberlakukan, maka besaran angka PT harus diperkecil,” kata Said dalam keterangannya, Jumat (18\/09\/2026).<\/p>\n
Said yang juga Presiden Partai Buruh itu kemudian menyoroti dampak penerapan PT terhadap suara pemilih. Ia menyebut ambang batas 4 persen pada Pemilu 2019 membuat hampir 13,6 juta suara tidak terkonversi menjadi kursi DPR.<\/p>\n
Pada Pemilu 2024, jumlah suara yang tidak terkonversi disebut meningkat menjadi lebih dari 17,3 juta suara. Karena itu, menurut Said, kenaikan PT menjadi 5 persen berpotensi memperbesar jumlah suara sah yang tidak memperoleh kursi di DPR.<\/p>\n
“Jadi, kalau angka PT mau dinaikkan menjadi 5 persen, hal itu justru akan menyebabkan disproporsionalitas hasil pemilu menjadi semakin tinggi dan suara sah yang terbuang akan semakin banyak,” ujarnya.<\/p>\n
Ia menilai rencana tersebut tidak memenuhi lima persyaratan yang ditetapkan MK apabila ambang batas parlemen tetap dipertahankan berdasarkan perolehan suara sah secara nasional.<\/p>\n
Salah satu persyaratan tersebut, kata Said, adalah perubahan besaran PT harus tetap menjaga proporsionalitas hasil pemilu sekaligus mencegah semakin banyak suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.<\/p>\n