\n<\/p>\n
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan implementasi aturan perpajakan untuk perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce akan segera dijalankan setelah masa penundaan berakhir.<\/p>\n
<\/p>\n
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan pemerintah maupun pelaku usaha e-commerce pada dasarnya telah siap menjalankan ketentuan tersebut. Namun, implementasi aturan sebelumnya diputuskan untuk ditunda hingga 1 Oktober.<\/p>\n
“Mereka kan udah siap sebenarnya. Tapi ada penundaan sampai 1 Oktober. Nanti insyaAllah kita akan segera aktivasi aturannya dan implementasinya. Mereka udah siap, kita juga udah siap,” ujar Bimo di Jakarta, dikutip Kamis (17\/9\/2026).<\/p>\n
Bimo menjelaskan, penundaan tersebut menjadi salah satu alasan implementasi aturan belum dilakukan sesuai jadwal sebelumnya. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan waktu tambahan bagi seluruh pihak dalam memastikan kesiapan pelaksanaan aturan.<\/p>\n
“Bottleneck-nya ya karena Pak Menteri Purbaya keputusannya untuk sementara menunda supaya kesiapannya,” kata Bimo.<\/p>\n
Sebelumnya, Eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah masih ingin menjaga momentum pemulihan konsumsi masyarakat sebelum kembali menerapkan mekanisme pemungutan pajak melalui platform perdagangan digital.<\/p>\n
Baca Juga: Muncul Pejabat ‘Ajaib’ di Era Purbaya, Dirjen Pajak Minta Perombakan Dibatalkan<\/a><\/strong><\/p>\n