\n<\/p>\n
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyebut terdapat sejumlah persoalan sosial dan ekonomi yang berpotensi memicu kemarahan publik serta memengaruhi dinamika politik menjelang Pemilu 2029.<\/p>\n
<\/p>\n
Menurut Said Didu, persoalan tersebut telah menjalar ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kelas menengah, masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha, pendukung Presiden Prabowo Subianto, kepala daerah, hingga masyarakat yang menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).<\/p>\n
Said menyebut sedikitnya enam kelompok atau persoalan yang menurutnya dapat menjadi sumber ketidakpuasan terhadap pemerintahan Prabowo.<\/p>\n
Pertama, kemarahan masyarakat kelas menengah yang menghadapi persoalan harga dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).<\/p>\n
Menurut Said, harga BBM yang meningkat dan menyusutnya jumlah masyarakat kelas menengah menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah.<\/p>\n
Dia menjelaskan, selain Pertalite dan solar yang harganya ditentukan pemerintah, sejumlah jenis BBM lainnya mengikuti mekanisme pasar. Kondisi tersebut membuat perubahan harga minyak dunia dapat berdampak terhadap harga energi di dalam negeri.<\/p>\n
Said juga mengaitkan gejolak energi global dengan konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang menurutnya berdampak terhadap kondisi pasar minyak dunia.<\/p>\n
Kedua, Said menyoroti kelompok pengusaha yang dia sebut sebagai “oligarki hitam”. Menurut dia, kelompok tersebut tidak menyukai kebijakan pemerintah Prabowo yang dianggap membatasi sejumlah hak istimewa yang sebelumnya mereka dapatkan pada era pemerintahan Jokowi.<\/p>\n
Said juga menilai Prabowo kini lebih memberikan ruang kepada sejumlah pengusaha besar baru. Dia menyebut nama pengusaha Haji Isam sebagai salah satu contohnya.<\/p>\n
Menurut Said, perubahan pola hubungan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dari kelompok pengusaha yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan kekuasaan.<\/p>\n
Ketiga, Said menyebut adanya kekecewaan dari sebagian aktivis dan pendukung Prabowo yang merasa telah berkontribusi memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024.<\/p>\n
Menurut dia, sebagian kelompok tersebut kecewa karena menilai Prabowo masih memiliki hubungan politik yang dekat dengan Jokowi.<\/p>\n
Said menyinggung momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 ketika Prabowo terlihat bersama Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.<\/p>\n
Keempat, Said menyoroti kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota, yang menurutnya menghadapi persoalan anggaran akibat kebijakan pemerintah pusat.<\/p>\n
Dia menyebut penahanan dan pemotongan dana untuk daerah membuat sejumlah pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan.<\/p>\n
“Pada masa sebelumnya, dana untuk daerah itu tidak pernah dipotong dan ditahan. Tindakan pemerintah sekarang membuat daerah kesulitan menjalankan pemerintahan sehari-hari karena kendala dana,” kata Said.<\/p>\n
Kelima, Said menyoroti persoalan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).<\/p>\n
Menurut dia, munculnya berbagai kasus keracunan setelah siswa mengonsumsi makanan dalam program tersebut telah memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai pelaksanaan dan manfaat program MBG.<\/p>\n
Said menyebut jumlah kasus keracunan yang dikaitkan dengan program MBG telah mencapai puluhan ribu kasus.<\/p>\n
Keenam, Said menilai berbagai persoalan tersebut dapat menjadi bagian dari dinamika perebutan pengaruh politik menjelang 2029.<\/p>\n
“Pertarungan kekuasaan menjelang 2029 ini rasanya akan keras dan menentukan. Karena itu, kita ingatkan Pak Prabowo untuk menjaga jarak dari Gank SOP,” ujar Said.<\/p>\n
Said kemudian mengaitkan peringatannya dengan kemungkinan perubahan kepemimpinan sebelum masa jabatan pemerintahan berakhir.<\/p>\n
<\/p>\n
“Jika tidak hati-hati dan waspada bisa jadi Gibran akan naik di tengah jalan; sesuatu yang sama-sama kita tidak kehendaki,” katanya.<\/p>\n<\/p><\/div>\n