\n<\/p>\n
Perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada era Purbaya Yudhi Sadewa kini kembali diperiksa setelah muncul temuan mengenai sejumlah nama yang disebut tidak mengikuti proses assessment talent management<\/em>. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bahkan menyebut ada \u201cnama-nama ajaib\u201d dalam daftar rotasi tersebut.<\/p>\n <\/p>\n Bimo mengatakan temuan itu menjadi alasan dirinya meminta agar perombakan pejabat ditunda atau dibatalkan. Menurutnya, masuknya nama yang tidak mengikuti proses seleksi dapat menimbulkan persoalan bagi pegawai lain yang sudah menjalani tahapan assessment<\/em> dan ujian.<\/p>\n “Ada beberapa yang nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management,” kata Bimo saat ditemui di kantor pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16\/9\/2026). Ia menilai kondisi tersebut bisa memberikan sinyal yang tidak baik bagi pegawai yang telah mengikuti seluruh proses penilaian untuk mendapatkan posisi.<\/p>\n Permintaan tersebut kini berada di tangan Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Suahasil belum mengambil keputusan final dan mengatakan Kementerian Keuangan masih perlu melihat proses perombakan yang dilakukan Purbaya sebelum menentukan langkah selanjutnya.<\/p>\n “Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16\/9\/2026). Ia juga masih menunggu rekomendasi dari seluruh unit eselon I di Kementerian Keuangan.<\/p>\n Suahasil menegaskan penunjukan pejabat di lingkungan Kemenkeu memiliki jenjang dan mekanisme tersendiri. Ia menyebut struktur pejabat juga perlu disusun agar koordinasi lintas unit eselon I dapat berjalan dengan baik.<\/p>\n “Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan dan akan kita pastikan sinergi dari Kemenkeu terjadi dengan baik,” ujar Suahasil.<\/p>\n Persoalan tersebut bermula dari perombakan ratusan pejabat Kemenkeu yang dilakukan Purbaya pada Kamis, 10 September 2026. Perubahan jabatan tersebut mencakup sejumlah tingkatan, mulai dari pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, fungsional, hingga pejabat pada unit organisasi noneselon, dengan mayoritas perubahan berada di DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.<\/p>\n Bimo kemudian menjelaskan bahwa pejabat yang dianggap tidak memenuhi prosedur talent management<\/em> akan dibatalkan dari daftar rotasi. Mereka akan dikembalikan ke posisi semula, sementara pejabat lain yang memenuhi ketentuan tetap menjalani rotasi.<\/p>\n “Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap. (Balik ke posisi awal?) iya,” kata Bimo. Ia juga menyebut Suahasil telah menegaskan komitmennya untuk menjalankan talent management<\/em> dan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkeu.<\/p>\n