\n<\/p>\n
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan perkembangan sejumlah program pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan. Salah satu yang disorot adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang disebut telah menunjukkan penyerapan tinggi.<\/p>\n
<\/p>\n
Maruarar mengatakan, hingga 16 September 2026, penyaluran KUR Perumahan telah mencapai sekitar Rp25,29 triliun. Program tersebut disebut telah dinikmati sekitar 18 juta penerima.<\/p>\n
Menurut dia, tingginya penyerapan menjadi salah satu alasan pemerintah meningkatkan alokasi anggaran program tersebut. Ia menyebut anggaran KUR Perumahan sebelumnya berada di kisaran Rp25 triliun dan kemudian dinaikkan menjadi Rp36 triliun.<\/p>\n
\u201cKenapa? Karena berhasil. Kalau tidak berhasil, tidak mungkin dinaikkan,\u201d kata Maruarar dalam pemaparannya di Jakarta, Rabu (16\/9\/2026).<\/p>\n
Maruarar mengatakan KUR Perumahan dirancang dengan melibatkan berbagai pelaku dalam ekosistem perumahan. Pemerintah, kata dia, berdiskusi dengan pengembang, kontraktor, toko bangunan, perbankan hingga masyarakat sebelum regulasi program disusun.<\/p>\n
Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan agar aturan yang dibuat pemerintah dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat.<\/p>\n
\u201cJangan kita buat program yang tidak berguna. Jangan kita buat program yang tidak dimakan oleh market,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Salah satu skema yang disoroti Maruarar adalah pembiayaan perumahan dengan bunga 0,5 persen. Ia mengatakan skema tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh pembiayaan dengan beban yang lebih ringan.<\/p>\n
Untuk pembiayaan di bawah Rp100 juta, pemerintah juga memberikan kemudahan berupa tidak diperlukannya jaminan.<\/p>\n
Maruarar menilai skema tersebut dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan.<\/p>\n
Ia juga menekankan pentingnya penyederhanaan proses birokrasi agar program pemerintah dapat segera dirasakan masyarakat.<\/p>\n
\u201cBirokrat jangan mempersulit, membuat aturan yang sulit, proses yang sulit. Orang-orang itu harus cepat,\u201d kata Maruarar.<\/p>\n
Meski demikian, ia mengingatkan percepatan program tetap harus disertai pengawasan. Menurut dia, pelaksanaan proyek perumahan maupun pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara detail dan dikontrol agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.<\/p>\n
Dalam penyaluran KUR Perumahan, Maruarar memberikan apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Ia menyebut BRI menjadi bank dengan penyaluran terbesar dalam program tersebut.<\/p>\n
\u201cTotal 48 persen itu BRI, Rp12,1 triliun,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Maruarar mengatakan capaian tersebut menunjukkan peran perbankan menjadi bagian penting dalam ekosistem pembiayaan perumahan.<\/p>\n
Selain pembiayaan, pemerintah juga mendorong efisiensi dalam pembangunan rumah. Salah satu konsep yang dijelaskan Maruarar adalah pengadaan material bangunan secara bersama-sama sehingga dapat memperoleh harga yang lebih kompetitif.<\/p>\n
Baca Juga: Kementerian PKP Percepat Bedah Rumah 2026, Targetkan 400 Ribu Unit Terealisasi<\/a><\/strong><\/p>\n Baca Juga: Lewat Bal\u00e9 by BTN, Generasi Muda Kini Makin Gampang Miliki Rumah Impian<\/a><\/strong><\/p>\n