\n<\/p>\n
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan tambahan anggaran Rp5,28 triliun untuk 2027. Tambahan tersebut dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan sejumlah tugas strategis, mulai dari penguatan pemerintahan daerah, administrasi kependudukan, transformasi digital pemerintahan, hingga pengawalan program prioritas nasional.<\/p>\n
<\/p>\n
Berdasarkan pagu indikatif 2027 sebesar Rp5,64 triliun, Kemendagri mengusulkan tambahan Rp5,28 triliun. Dengan tambahan tersebut, total kebutuhan anggaran Kemendagri pada 2027 mencapai Rp10,93 triliun.<\/p>\n
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan mengatakan arah kebijakan Kemendagri pada 2027 akan difokuskan pada pengawalan program prioritas nasional, penguatan pemerintahan daerah, administrasi kependudukan, transformasi digital pemerintahan, kesehatan fiskal daerah, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan desa.<\/p>\n
“Sementara itu, realisasi anggaran Kemendagri hingga 14 September 2026 mencapai Rp4,36 triliun atau 63,54 persen dari total pagu Rp6,86 triliun,”ungkapnya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran K\/L Mitra Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16\/9\/2026).<\/p>\n
Selain pelaksanaan anggaran, Kemendagri menjalankan sejumlah tugas strategis sepanjang 2026, termasuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.<\/p>\n
Sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito bersama jajaran melakukan koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana hingga 2028.<\/p>\n
Kemendagri juga terlibat dalam penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk dukungan tanggap darurat, layanan administrasi kependudukan, serta pemantauan penyaluran bantuan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan layanan jemput bola bagi masyarakat terdampak di Sumatera dan NTT.<\/p>\n
\u201cPenerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi masyarakat terdampak baik bencana Sumatera lebih kurang 59 ribu lebih layanan dilakukan, dan gempa di NTT kepada warga terdampak 11.225 layanan,\u201d ujar Tito.<\/p>\n
Di sisi lain, Kemendagri terus melakukan pengendalian inflasi dan pemantauan pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga Agustus 2026, inflasi tercatat berada dalam rentang target pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.<\/p>\n
Baca Juga: Mendagri Tito Ungkap Nasib Tanah Idle, Bisa Kembali ke Negara<\/a><\/strong><\/p>\n Baca Juga: Tito Warning Pemda Hati-Hati Terbitkan Obligasi Daerah, Jangan Sampai Wariskan Beban Utang<\/a><\/strong><\/p>\n