\n<\/p>\n
Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi menteri keuangan dinilai belum tentu menyentuh persoalan utama yang sedang dihadapi oleh Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n
<\/p>\n
Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lukas Suwarso bahkan menggambarkan keputusan tersebut dengan perumpamaan yang cukup tajam. Menurutnya, pemerintah hanya mengatasi gejala di permukaan tanpa menyentuh persoalan yang dianggapnya lebih mendasar.<\/p>\n
Baca Juga: Padahal Tuntut Rp206 Juta, Begini Reaksi Roy Suryo usai Cuma Dapat Rp5 Juta di Kasus Ijazah Jokowi<\/a><\/strong><\/p>\n \u201cIbarat penyakit ya, penyakit kita kanker stadium 4, tapi pemerintah gunakan Kalpanax,\u201d kata Suwarso, dikutip dari Abraham Samad SpeakUp<\/em>, Rabu (16\/9\/2026).<\/p>\n Suwarso menilai pergantian seorang menteri tidak otomatis menghasilkan perubahan kebijakan apabila persoalan mendasar dalam pemerintahan tidak ikut dibenahi.<\/p>\n \u201cJadi kulit-kulit yang melepuh dioles. Jadi mengganti Purbaya, apalagi dia sendirian diganti, itu tidak mengubah apa-apa,\u201d ujarnya.<\/p>\n Ia menilai ekonom tersebut pada dasarnya menjalankan peran sebagai penyampai pesan pemerintah, bukan figur yang menentukan arah kebijakan secara sendirian.<\/p>\n \u201cKarena kan Purbaya sebenarnya cuma jadi corong pemerintah juga. Cuma memang dia ini kan bukan tipe team work ya,\u201d ucap Suwarso.<\/p>\n Suwarso berpendapat persoalan ekonomi tidak cukup ditangani melalui pergantian satu pejabat. Menurutnya, perubahan yang lebih menyeluruh diperlukan apabila pemerintah ingin memperbaiki kondisi ekonomi dan tata kelola pemerintahan.<\/p>\n \u201cNggak berubah. Mengubah total policy, menghemat, efisiensi. Kalau mau serius, kabinet gemuk 101 menteri ini dipangkas menjadi 25,\u201d katanya.<\/p>\n Ia menilai efisiensi kabinet merupakan salah satu langkah yang menurutnya dapat dilakukan pemerintah.<\/p>\n \u201cItu salah satu operasi untuk mengangkat kanker stadium 4,\u201d pungkasnya.<\/p>\n Purbaya sebelumnya menjabat sebagai menteri keuangan sejak 8 September 2025. Pada September 2026, Presiden Prabowo kemudian menggantinya dan menunjuk Suahasil Nazara.<\/p>\n Adapun Suahasil mengungkapkan bahwa presiden memberikan instruksi khusus mengenai arah pengelolaan keuangan negara. Ada dua hal yang ditekankan, yakni kesehatan keuangan negara dan kredibilitas instrumen fiskal pemerintah.<\/p>\n “Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ujar Suahasil kepada awak media, Senin (14\/9\/2026).<\/p>\n Arahan tersebut menjadi penting karena kas negara bukan hanya berfungsi sebagai daftar pemasukan dan pengeluaran negara. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama pemerintah untuk membiayai berbagai program prioritas sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.<\/p>\n “Karena itu kas-nya itu harus sehat. APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya,” tuturnya.<\/p>\n