\n<\/p>\n
Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi menteri keuangan (Menkeu) oleh Suahasil Nazara ternyata tidak dianggap sebagai persoalan oleh Purbaya. Ia menungkap adanya kesepakatan yang telah dibuatnya bersama Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n
<\/p>\n
Menurut Purbaya, masa jabatan selama satu tahun memang sudah menjadi bagian dari kontrak yang disepakati sejak awal. Karena itu, ia menyatakan akan mengikuti keputusan Prabowo yang menggantikannya dengan Suahasil.<\/p>\n
Baca Juga: Padahal Tuntut Rp206 Juta, Begini Reaksi Roy Suryo usai Cuma Dapat Rp5 Juta di Kasus Ijazah Jokowi<\/a><\/strong><\/p>\n “Enggak, enggak ada gesekan sih. Yang jelas itu hak prerogatif presiden yang beliau sudah putuskan. Sudah setahun kan sudah cukup. Dulu kan sudah tanda tangan dulu kontraknya setahun, kita ikutin,” ujar Purbaya, dikutip Rabu (16\/9\/2026).<\/p>\n Pernyataan tersebut sekaligus membantah isu yang sebelumnya berkembang mengenai adanya gesekan antara dirinya dengan pejabat eselon I di lingkungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).<\/p>\n Isu internal tersebut sempat disebut-sebut sebagai salah satu faktor di balik pergantian Purbaya. Namun, Purbaya menegaskan bahwa pergantian tersebut merupakan keputusan Presiden dan tidak berkaitan dengan persoalan semacam itu.<\/p>\n Purbaya menempatkan keputusan pergantian dirinya dalam konteks kewenangan Presiden. Ia tidak mempersoalkan keputusan presiden menunjuk Suahasil Nazara.<\/p>\n Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ia kemudian dilantik Prabowo sebagai Menkeu di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (14\/9\/2026).<\/p>\n Sementara Purbaya mulai menjabat sebagai Menkeu di 8 September 2025. Artinya, masa kepemimpinannya berlangsung sekitar satu tahun sebelum akhirnya posisi tersebut kembali berganti.<\/p>\n Ia tidak menggambarkan pergantian tersebut sebagai keputusan yang tiba-tiba dari sudut pandangnya. Ia menyebut masa satu tahun yang telah dijalani sudah sesuai dengan kesepakatan awal.<\/p>\n Adapun Suahasil mengungkapkan bahwa presiden memberikan instruksi khusus mengenai arah pengelolaan keuangan negara. Ada dua hal yang ditekankan, yakni kesehatan keuangan negara dan kredibilitas instrumen fiskal pemerintah.<\/p>\n “Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ujar Suahasil kepada awak media, Senin (14\/9\/2026).<\/p>\n Arahan tersebut menjadi penting karena kas negara bukan hanya berfungsi sebagai daftar pemasukan dan pengeluaran negara. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama pemerintah untuk membiayai berbagai program prioritas sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.<\/p>\n “Karena itu kas-nya itu harus sehat. APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya,” tegasnya.<\/p>\n