\n<\/p>\n
Pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara menjadi salah satu keputusan penting dari Presiden Prabowo Subianto. Apalagi hal itu terjadi menjelang genap dua tahun pemerintahannya, dimana hal itu mensinyalkan adanya kebutuhan mendesak untuk mempercepat perbaikan kinerja ekonomi dan keuangan negara.<\/p>\n
<\/p>\n
Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno melihat pergantian menkeu sebagai bagian dari evaluasi yang lebih besar terhadap kinerja pemerintahan. Menurut dia, menjelang dua tahun pemerintahan, masyarakat membutuhkan perubahan yang lebih cepat dan dampak kebijakan yang semakin terasa.<\/p>\n
Baca Juga: Cuma Dapat Rp5 Juta dari Rp206 Juta, Roy Suryo Ungkit Gugatan Raja Jogja: Itu Juga Hanya Rp1.000<\/a><\/strong><\/p>\n “Jadi ini yang menurut saya adalah sesuatu yang sebenarnya sifatnya kritikal bahwa ekspektasi di bidang ekonomi, di bidang keuangan kita itu pasti butuh semacam perbaikan-perbaikan yang signifikan mesti dilakukan oleh Presiden,” ungkap Adi, dikutip Rabu (16\/9\/2026).<\/p>\n Ia menilai bidang ekonomi dan keuangan merupakan sektor yang membutuhkan inovasi sekaligus perbaikan kinerja agar target pemerintahan dapat dicapai.<\/p>\n “Tentu ini tidak terlepas karena kebutuhan untuk melakukan perbaikan, kondisi-kondisi yang mungkin jelang dua tahun ini harus ada semacam inovasi dan perbaikan-perbaikan kinerja di bidang ekonomi,” ujarnya.<\/p>\n Adi Prayitno menilai perubahan menkeu menunjukkan bahwa pemerintah sedang mengukur kembali efektivitas kebijakan ekonomi menjelang fase penting pemerintahan Prabowo-Gibran.<\/p>\n “Maka salah satunya Menteri Keuangan tentu mendapatkan evaluasi yang cukup signifikan diganti dengan yang lainnya,” kata Adi.<\/p>\n Menurut dia, pergantian tersebut menjadi salah satu instrumen Presiden untuk mendorong perubahan yang lebih cepat.<\/p>\n “Jadi kondisi ini yang menurut saya semacam mengukur bagaimana negara kita itu terutama pemerintahan kali ini jelang dua tahun memberikan sesuatu yang signifikanlah terkait dengan perbaikan di bidang ekonomi,” papar Adi.<\/p>\n Indikasi bahwa posisi menkeu menjadi perhatian serius presiden juga terlihat dari arahan yang diberikan kepada Suahasil setelah pelantikan.<\/p>\n Suahasil mengungkapkan bahwa presiden memberikan instruksi khusus mengenai arah pengelolaan keuangan negara. Ada dua hal yang ditekankan, yakni kesehatan keuangan negara dan kredibilitas instrumen fiskal pemerintah.<\/p>\n “Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ujar Suahasil kepada awak media, Senin (14\/9\/2026).<\/p>\n Arahan tersebut menjadi penting karena kas negara bukan hanya berfungsi sebagai daftar pemasukan dan pengeluaran negara. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama pemerintah untuk membiayai berbagai program prioritas sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.<\/p>\n “Karena itu kas-nya itu harus sehat. APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya,” tambahnya.<\/p>\n Suahasil dengan hal itu mengemban tugas bukan sekadar melanjutkan administrasi kementerian setelah pergantian pejabat. Ia juga harus memastikan kebijakan fiskal tetap dipercaya dan mampu menopang agenda besar pemerintahan.<\/p>\n Tuntutan tersebut datang ketika pemerintah menghadapi kebutuhan anggaran yang semakin besar. Dalam postur kas negara tahun ini, belanja negara ditetapkan mencapai Rp3.842,7 triliun, sedangkan pendapatan negara ditargetkan Rp3.153,6 triliun.<\/p>\n Dengan komposisi tersebut, pemerintah memproyeksikan defisit anggaran sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).<\/p>\n Di sisi lain, tantangan berikutnya sudah menunggu melalui penyusunan RAPBN 2027. Dalam kerangka awal, belanja negara diproyeksikan meningkat menjadi Rp4.097,2 triliun. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, sementara defisit direncanakan sebesar Rp671,2 triliun atau sekitar 2,40 persen PDB.<\/p>\n