\n<\/p>\n
Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kapok menjadi menteri setelah dirinya dicopot dari jabatan menteri keuangan dalam pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n
<\/p>\n
Purbaya dengan tegas mengatakan tidak memiliki keinginan untuk kembali menduduki kursi menteri pada masa mendatang. Hal itu ditegaskannya\u00a0ketika ditanya apakah dirinya masih berminat menjadi menteri setelah tidak lagi menjadi bagian dari kabinet.<\/p>\n
Baca Juga: Jokowi: Saya Tidak Ada Masalah dengan Ibu Megawati, dan Suatu Saat Nanti Mesti Akan Ketemu<\/a><\/strong><\/p>\n “Enggak lah. Baru dipecat masa jadi menteri lagi, mana ada,” kata Purbaya, dikutip Rabu (16\/9\/2026).<\/p>\n Alih-alih kecewa berkepanjangan, ia justru mengaku merasa lebih bahagia setelah tidak lagi memegang jabatan sebagai menteri keuangan dari Prabowo.<\/p>\n Ia bahkan menyebut kehidupannya kini terasa lebih tenang karena tidak lagi menghadapi beban pekerjaan sebagai salah satu pembantu presiden.<\/p>\n Menurut Purbaya, salah satu perubahan yang paling ia rasakan adalah kualitas istirahatnya. Purbaya mengaku sekarang bisa tidur lebih tenang dibandingkan ketika masih menjabat sebagai Menteri Keuangan.<\/p>\n “Sekarang lebih bahagia,” ujarnya.<\/p>\n Ia mengatakan dirinya sudah memahami bahwa posisi sebagai menteri merupakan jabatan yang sangat bergantung pada keputusan Presiden. Karena itu, ketika akhirnya diberhentikan, ia mengaku tidak terlalu terkejut.<\/p>\n Purbaya juga mengungkap bahwa pencopotan dirinya sebagian berkaitan dengan proses reshuffle<\/em> dan keputusan Presiden Prabowo. Menurutnya, sebagai pembantu presiden, dirinya hanya dapat mengikuti kebijakan yang telah diputuskan.<\/p>\n “Sebagian ada. Sebagian iya. Kebijakan Presiden, kita ikuti aja,” ungkap Purbaya.<\/p>\n Purbaya sebelumnya dipercaya presiden menjadi menteri keuangan dalam Kabinet Merah Putih. Ia dilantik pada 8 September 2025. Ia sendiri diangkat menggantikan Sri Mulyani Indrawati.<\/p>\n Sebelum masuk ke pemerintahan, ekonom tersebut memiliki pengalaman panjang di bidang ekonomi dan kebijakan publik.<\/p>\n Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 58\/M Tahun 2020 tertanggal 3 September 2020.<\/p>\n