Politics

Jakarta (ANTARA) - Dalam waktu dekat, masyarakat Indonesia akan menghadapi kembali pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.Dalam Pilkada ini, masyarakat di setiap wilayah akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, yang melibatkan 37 provinsi.Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui usulan anggaran yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kenaikan honorarium bagi penyelenggara ad hoc Pemilu 2024.Keputusan mengenai honorarium untuk petugas dan pengawas Pilkada 2024 dituangkan dalam Surat Kemenkeu Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.Lebih lanjut, melansir dari data res...

Jakarta (ANTARA) - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebentar lagi akan digelar, sebagai wujud dari demokrasi di Indonesia. Proses Pilkada menjadi salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia, mengingat seluruh masyarakat akan memilih secara langsung para pemimpin daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota beserta wakil-wakil nya, yang akan diberi amanah untuk memimpin daerah tersebut.Lantas apa itu Pilkada dan bagaimana sejarah Pilkada sejak awal dilaksanakan hingga saat ini bisa berlangsung secara langsung? Berikut rangkuman Antara dihimpun dari berbagai sumber.Pengertian PilkadaPilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah yang diadakan setiap lima tahun sekali dan diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan dari gubernur, bupati, dan wal...

Jakarta (ANTARA) - Indonesia akan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal dan tahapan Pilkada serentak 2024 yang dilakukan secara serentak pada November.Perlu dicatat bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan kabupaten/kota administratif di bawah Provinsi DKI Jakarta tidak termasuk dalam jumlah 37 provinsi tersebut karena memiliki status daerah otonomi khusus.Berikut ini adalah jadwal dan proses tahapan Pilkada 2024 secara serentak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 mengenai jadwal dan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, seperti yang diinformasikan oleh KPU melalui lama...

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan proses verifikasi terhadap daftar pemilih. Setelah proses tersebut selesai, masyarakat dapat melakukan pengecekan untuk memastikan apakah sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau belum.Pengecekan DPT diperlukan untuk menghindari potensi tidak terdaftar dalam DPT padahal warga tersebut sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.   Melansir melalui laman resminya, KPU telah memberikan panduan kepada masyarakat tentang cara untuk melakukan pengecekan DPT untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.   Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:   Cara cek DPT Pilkada 2024   Buka situs/link DPT di https://cekdptonline.kpu.go.id/ (silahkan klik link tersebut, untuk lanjut ke tahap pe...

"DPR dan DPD sudah ada Mahkamah Kehormatan tapi banyak kegiatan di MPR yang tidak terkait dengan DPR dan DPD. Misalnya sosialisasi empat pilar,"Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid alias HNW mengatakan berbagai akademisi telah mendukung untuk dibentuknya Badan Kehormatan MPR sebagai langkah merealisasikan Ketetapan MPR RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.   Dia mengatakan nantinya badan tersebut bakal memastikan kode etik MPR dijalankan oleh para Anggota MPR. Sehingga bila ada permasalahan etik dari Anggota MPR, maka menurutnya bisa ditindaklanjuti oleh MPR dan bukan oleh lembaga negara yang lainnya.   "DPR dan DPD sudah ada Mahkamah Kehormatan tapi banyak kegiatan di MPR yang tidak terkait dengan DPR dan DPD. Misalnya sosialisasi empat pil...

Jakarta (ANTARA) - Badan Legislasi DPR RI mulai melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah RI.Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat Panitia Kerja RUU RPJPN 2025-2045 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, serta perwakilan Komite IV DPD RI."Rapat hari ini diagendakan untuk membahas secara lebih mendalam atas daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI...

Dua anggota dewan memang betul dilaporkan, kami akan klarifikasi terlebih dahulu.Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan bahwa anggota DPR RI yang ada dugaan terlibat atau bermain judi online itu hanya dua orang."Itu berdasarkan surat resmi yang diterima dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring," kata Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun di Ruang MKD, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.Dalam waktu dekat, pihaknya bakal memanggil kedua anggota DPR RI itu untuk meminta klarifikasi atas dugaan tersebut.Menurut dia, MKD DPR RI mengungkapkan hal itu untuk memenuhi jawaban atas keresahan masyarakat."Jadi, penegasannya gitu ya, dua anggota dewan memang betul dil...

Selasa, 2 Juli 2024 11:12 WIB Seorang ASN TNI AL unjuk kebolehan membongkar pasang senjata SS1 usai upacara peringatan HUT Ke-63 Kolinlamil di Lapangan Moeljono Silam, Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (2/7/2024). HUT Ke-63 itu bertemakan Dengan Semangat Satya Wira Jala Dharma, Kolinlamil Siap Mendukung Terwujudnya TNI AL Yang Prima Untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/tom. Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali (kedua kiri) berjoget bersama istri Fera Muhammad Ali (ketiga kiri), Kabakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah (kiri), man...

Dengan begitu, besar kemungkinan seluruh pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov Kaltim menjadi ASN pada tahun 2024.Samarinda (ANTARA) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Timur memberikan peluang bagi ribuan pegawai honorer di lingkungan pemerintah provinsi untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2024.   Analis SDM Aparatur Muda BKD Kaltim Reza Febrianto di Samarinda, Selasa, menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan BKN Regional VIII Banjarbaru untuk mengadakan simulasi computer assisted test (CAT) BKN agar pegawai non-ASN lebih siap saat ujian seleksi.   Reza mengemukakan bahwa simulasi itu untuk mengenalkan sistem CAT BKN kepada tenaga non-ASN, khususnya yang bekerja di lapangan seperti perkebunan, k...

Jakarta (ANTARA/JACX) – Server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengalami gangguan sejak hari Kamis (20/6/ 2024) lalu akibat serangan siber ransomware, bahkan para peretas menuntut uang tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp120 miliar.Sebuah unggahan di X menarasikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi resmi mundur. Sebelumnya, Safenet menggalang petisi yang menuntut Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.Berikut narasi satir dalam unggahan tersebut:“Menkominfo Budi Arie resmi mundur.”Namun, benarkah Menkominfo Budi Arie resmi mundur dari jabatannya? Unggahan hoaks satir yang menarasikan Menkominfo Budi Arie mundur pada 1 Juli. Faktanya, unggahan tersebut merupaka hoaks satir. (X) Penjelasan:Berdasarkan...