Politics

Jumat, 14 Juni 2024 20:34 WIB ANTARA - LPSK menerima permohonan perlindungan saksi dan korban sebanyak 7.700 pada 2023. Angka ini tiga kali lipat dari jumlah tercatat di tiga tahun sebelumnya. Apa arti peningkatan tersebut? Bagaimana strategi LPSK menanganinya? (Suwanti/Syahrudin/Fahrul Marwansyah/Afut Syafril Nursyirwan) Source

Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan telah menyerahkan hasil penelusuran dan klarifikasi atas dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPU Kabupaten Bone Yusran Tajuddin kepada KPU RI atas penggelembungan suara Caleg untuk ditindaklanjuti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP."Seluruh hasil pemeriksaan dari klarifikasi kami terhadap KPU Bone telah kami serahkan ke KPU RI untuk ditangani DKPP," kata Anggota KPU Sulsel membidangi Koordinator Divisi Hukum Upi Hastati di Makassar, Jumat.Mengenai sanksinya, kata dia, telah diserahkan sepenuhnya kepada KPU RI sebagai pimpinan tertinggi untuk nantinya direkomendasikan apakah terjadi dugaan pelanggaran etik atau tidak, selanjutnya diteruskan ke DKPP sebagai tindak lanjut.Secara terpisah, Anggota Ba...

Kenapa bendera Iran dan Turki ada di bus-bus mereka enggak dicopot? Padahal, kurang apa kedekatan Indonesia sama Arab Saudi.Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI Ace Hasan Syadzily mengingatkan pentingnya bendera RI menempel di bus shalawat rombongan calon haji Indonesia sebagai identitas negara untuk membantu mereka mengenali bus tumpangan."Ini penting karena untuk memastikan identitas bagi calon haji kita. Kalau bukan bendera Indonesia, mereka enggak berani naik," kata Ace dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Hal itu disampaikannya saat Rapat Pengawasan Penyelenggaraan Haji 2024 Timwas Haji DPR RI bersama Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas di Mekah, Arab Saudi, Rabu (12/6).Peringatan itu menanggapi hil...

Selasa, 11 Juni 2024 12:51 WIB Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kanan) dan Menkes Budi Gunadi Sadikin (kedua kiri) meninjau kegiatan pencegahan stunting di Posyandu Wijaya Kusuma, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/6/2024). Presiden meninjau rangkaian pemeriksaan fisik terhadap bayi dan balita dalam pelaksanaan pengukuran intervensi serentak pencegahan stunting di Kota Bogor. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/rwa. Presiden Joko Widodo (kanan) meninjau kegiatan pencegahan stunting di Posyandu Wijaya Kusuma, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/6/2024...

ANTARA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Ambon meluncurkan tahapan pemilihan Wali kota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Ambon tahun 2024 di Pattimura Park kota Ambon, Minggu (9/6). Momentum ini turut dijadikan pengingat agar masyarakat dapat menjaga situasi keamanan jelang pemilihan kepala daerah pada November 2024 mendatang. (Alfian Sanusi/Dudy Yanuwardhana/I Gusti Agung Ayu N) Source

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Australia memperkuat kemitraan melalui implementasi resolusi penanganan anak terasosiasi dengan kelompok teroris, yang disahkan dalam forum The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) di Wina, Austria, pada Mei 2024.Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengatakan Indonesia dan Australia memiliki perhatian yang sama terkait isu tersebut sehingga implementasi resolusi harus mendapat dukungan penuh oleh Polisi Federal Australia (Australian Federal Police/AFP).“Indonesia dan Australia memiliki perhatian yang sama terkait masalah anak-anak yang terasosiasi terorisme, oleh karena itu perlu dukungan AFP dalam pelaksanaan resolusi,” kata Rycko dalam audiensi bersama Komisione...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto akan melibatkan masyarakat sipil hingga pihak luar negeri selama pasal tentang Pidana Bersyarat diberlakukan."Ya kita punya waktu sekarang 2024 sampai 2026 (pemberlakuan KUHP baru) terus akan dilakukan pengkajian-pengkajian bersama dengan masyarakat sipil dan kita juga kerja sama dengan luar negeri agar penerapannya nanti tidak ada masalah di lapangan," kata Hadi saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu.Hadi menjelaskan pelibatan masyarakat sipil dalam mengkaji penerapan pidana bersyarat dilakukan untuk mengetahui dampak efek jera bagi para pelanggar hukum.Sedangkan pelibatan pihak dari luar negeri dilakukan untuk mempelajari pemberlakuan pidana bersyarat dari beberapa negara.Dengan...

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz mengatakan bahwa lembaganya sedang menyiapkan kebijakan mengenai kolaborasi KPU di daerah dengan insan pers guna mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024."Kami juga berkepentingan agar teman-teman, terutama media, ya, untuk nanti bisa kami buatkan semacam kebijakan agar bisa berinteraksi dan berkolaborasi langsung dengan teman-teman kami di provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pilkada menjadi lebih baik," kata Mellaz saat hadir secara daring dalam seminar yang diselenggarakan di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Rabu.Ia menjelaskan bahwa peraturan tersebut disiapkan setelah lembaganya melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024."Saya setuju, bagaimana pun juga pro...

Jakarta (ANTARA) - Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL menggelar latihan penyergapan di atas KRI Raden Eddy Martadinata-331 (KRI REM-331) yang sedang berlayar menuju ke Hawaii, Amerika Serikat, dalam rangka persiapan Latihan Bersama (Latma) Rim of Pacific (Rimpac) 2024, Minggu (2/6).Dalam siaran pers resmi TNI AL diterima di Jakarta, Senin, dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan di Selat Makasar ini dinamakan pelatihan Visit Board Search and Seizure (VBSS) yakni kemampuan pencarian, penyergapan dan pembebasan kapal.Pelatihan ini dilakukan demi memperkuat pertahanan setiap KRI ataupun kapal Indonesia lain dari ancaman yang ada di laut.Selain itu, kegiatan itu ini juga berguna untuk meningkatkan pengawasan dan penjagaan kapal milik Indonesia agar dapat sampai partai tempat tuju...

Saya akan hadir sebagai bagian dari tanggung jawab saya sekaligus meluruskan agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan.Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk klarifikasi terkait dengan pernyataan saat wawancara di salah satu stasiun televisi pada Selasa (4/6)."Ya betul sekali, besok saya akan menghadiri dan saya akan hadir sebagai warga negara yang taat pada hukum atas surat panggilan yang ditujukan kepada saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas suatu kasus," kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Kendati demikian, dia mengaku heran dengan kasus yang menyeret namanya ke Polda Metro Jaya. Pasalnya, wawancara tersebut merupakan fungsi partai dalam melakukan pendidikan politik, komun...