News

Jakarta (ANTARA) - Indonesia akan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal dan tahapan Pilkada serentak 2024 yang dilakukan secara serentak pada November.Perlu dicatat bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan kabupaten/kota administratif di bawah Provinsi DKI Jakarta tidak termasuk dalam jumlah 37 provinsi tersebut karena memiliki status daerah otonomi khusus.Berikut ini adalah jadwal dan proses tahapan Pilkada 2024 secara serentak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 mengenai jadwal dan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, seperti yang diinformasikan oleh KPU melalui lama...

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan proses verifikasi terhadap daftar pemilih. Setelah proses tersebut selesai, masyarakat dapat melakukan pengecekan untuk memastikan apakah sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau belum.Pengecekan DPT diperlukan untuk menghindari potensi tidak terdaftar dalam DPT padahal warga tersebut sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.   Melansir melalui laman resminya, KPU telah memberikan panduan kepada masyarakat tentang cara untuk melakukan pengecekan DPT untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.   Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:   Cara cek DPT Pilkada 2024   Buka situs/link DPT di https://cekdptonline.kpu.go.id/ (silahkan klik link tersebut, untuk lanjut ke tahap pe...

"DPR dan DPD sudah ada Mahkamah Kehormatan tapi banyak kegiatan di MPR yang tidak terkait dengan DPR dan DPD. Misalnya sosialisasi empat pilar,"Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid alias HNW mengatakan berbagai akademisi telah mendukung untuk dibentuknya Badan Kehormatan MPR sebagai langkah merealisasikan Ketetapan MPR RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.   Dia mengatakan nantinya badan tersebut bakal memastikan kode etik MPR dijalankan oleh para Anggota MPR. Sehingga bila ada permasalahan etik dari Anggota MPR, maka menurutnya bisa ditindaklanjuti oleh MPR dan bukan oleh lembaga negara yang lainnya.   "DPR dan DPD sudah ada Mahkamah Kehormatan tapi banyak kegiatan di MPR yang tidak terkait dengan DPR dan DPD. Misalnya sosialisasi empat pil...

Jakarta (ANTARA) - Badan Legislasi DPR RI mulai melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah RI.Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat Panitia Kerja RUU RPJPN 2025-2045 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, serta perwakilan Komite IV DPD RI."Rapat hari ini diagendakan untuk membahas secara lebih mendalam atas daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI...

Dua anggota dewan memang betul dilaporkan, kami akan klarifikasi terlebih dahulu.Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan bahwa anggota DPR RI yang ada dugaan terlibat atau bermain judi online itu hanya dua orang."Itu berdasarkan surat resmi yang diterima dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring," kata Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun di Ruang MKD, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.Dalam waktu dekat, pihaknya bakal memanggil kedua anggota DPR RI itu untuk meminta klarifikasi atas dugaan tersebut.Menurut dia, MKD DPR RI mengungkapkan hal itu untuk memenuhi jawaban atas keresahan masyarakat."Jadi, penegasannya gitu ya, dua anggota dewan memang betul dil...