Breaking News

Saya akan hadir sebagai bagian dari tanggung jawab saya sekaligus meluruskan agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan.Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk klarifikasi terkait dengan pernyataan saat wawancara di salah satu stasiun televisi pada Selasa (4/6)."Ya betul sekali, besok saya akan menghadiri dan saya akan hadir sebagai warga negara yang taat pada hukum atas surat panggilan yang ditujukan kepada saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas suatu kasus," kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Kendati demikian, dia mengaku heran dengan kasus yang menyeret namanya ke Polda Metro Jaya. Pasalnya, wawancara tersebut merupakan fungsi partai dalam melakukan pendidikan politik, komun...

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menugaskan Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni untuk fokus pada pengentasan masalah status lahan di IKN melalui orientasi kebijakan yang tidak merugikan rakyat.Pernyataan itu disampaikan Raja Juli Antoni di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, usai ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Pelaksana Tugad Wakil Kepala Otorita IKN menggantikan Dhony Rahajoe."Terutama terkait badan tanah, tadi arahannya, pokoknya orientasi untuk rakyat. Jadi, tidak merugikan," katanya.Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan (PUPR) menginformasikan saat ini terdapat 2.086 hektare lahan di IKN yang bermasalah untuk diselesaikan melalui pendekatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK).Baca juga: Presiden tugaskan...

ANTARA - Menteri (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) PUPR dan Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, menyebut bahwa Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk mulai berkantor di IKN sekitar akhir bulan Juni hingga awal bulan Juli. Hal itu dikatakan Basuki usai konferensi pers di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/6). (Aria Cindyara/Yogi Rachman/Rayyan/I Gusti Agung Ayu N) Source

Timika (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan surat resmi membatalkan seleksi sekretaris daerah (sekda) definitif karena tidak sesuai aturan.Plt Bupati Mimika Johannes Rettob di Timika, Provinsi Papua Tengah, Senin, mengatakan bahwa KASN membatalkan seleksi sekda definitif karena adanya persyaratan yang ditentukan tetapi tidak dijalankan oleh panitia seleksi (pansel)."Untuk seleksi sekda definitif telah dibatalkan KASN karena dari awal memang tidak sesuai aturan yang seharusnya," katanya.Baca juga: Gibran persilahkan semua pihak ikut seleksi terbuka Sekda SurakartaMenurut Rettob, salah satu kesalahan dalam proses seleksi sekda definitif, yakni ada penjabat bupati dari daerah lain yang m...