KORAN MANDALA – Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Banjarwangi-Singajaya-Peundeuy (Gema BSP) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Garut, Kamis (20/8/2026).
Mereka mendesak pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak di tiga wilayah tersebut.
Aspirasi warga disampaikan melalui audiensi yang dihadiri Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Wakil Ketua DPRD Garut, Ketua DPC Partai Gerindra, anggota Komisi III DPRD Garut, sejumlah anggota DPRD terkait, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), perwakilan Dinas Perhubungan, serta perwakilan massa dan koordinator lapangan Gema BSP.
Sekda Garut Hadiri Pemancangan Bambu Runcing di Pusara Pejuang
Audiensi berlangsung cukup alot. Sejumlah perwakilan masyarakat dari tiga kecamatan menyampaikan keluhan sekaligus mendesak agar perbaikan jalan tidak lagi ditunda.
Warga menilai kerusakan jalan yang telah berlangsung cukup lama tidak hanya mengganggu mobilitas, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, dan akses pelayanan kesehatan masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, warga meminta pemerintah tidak sekadar melakukan penanganan sementara, tetapi memiliki kepastian mengenai penyelesaian pembangunan jalan hingga wilayah Peundeuy.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan, pemerintah bersama masyarakat akhirnya mencapai sejumlah kesepakatan setelah berdiskusi cukup panjang.
“Tadi kita diskusi sangat hangat dan alot. Masing-masing bercerita tentang harapannya dan ujungnya kami bersepakat bahwa untuk sementara jangka pendek akan bantu supaya jalan lebih layak dilewati, jadi tidak berpotensi menimbulkan kecelakaan dan lain-lain,” ujar Syakur.
Menurut Syakur, pemerintah akan mengupayakan penanganan jangka pendek terlebih dahulu agar kondisi jalan lebih aman dan dapat digunakan masyarakat.
Selain itu, Pemkab Garut berharap program Infrastruktur Jalan Daerah (IJD) dapat direalisasikan untuk menangani ruas jalan sepanjang 6,5 kilometer.
“Yang kedua, bersama-sama kita berharap kegiatan IJD itu bisa terealisasikan sepanjang 6,5 kilometer. Sisanya nanti ditambal. Untuk 2027 kami punya komitmen untuk penyelesaian jalan sampai Peundeuy,” katanya.
Warga Minta Jalan Segera Layak, Bukan Menunggu Sempurna
Syakur mengungkapkan, sebelumnya pemerintah memiliki keinginan membangun jalan di tiga wilayah tersebut dengan kualitas setara jalan berstandar nasional. Namun, aspirasi masyarakat justru menginginkan perbaikan dilakukan secepatnya, meski belum mencapai standar tersebut.
“Nanti akan dilihat skema seperti apa. Tapi dulu kami beranggapan kami ingin jalan berkualitas jalan nasional. Namun, dari aspirasi masyarakat, mereka ingin segera diperbaiki. Kondisi jalan tidak usah sangat bagus, pokoknya layak saja,” terang Syakur.
Atas tuntutan tersebut, Syakur mengatakan pemerintah memilih memprioritaskan percepatan penanganan agar jalan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
“Cuma saya mengalah saja, prioritasnya sesegera mungkin. Jadi prioritasnya beda dengan kami, yaitu sesegera mungkin bisa digunakan secara layak,” ucapnya.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2,5 miliar untuk penanganan jalan tersebut. Namun, pelaksanaannya baru dapat dilakukan sekitar November karena proses pengadaan dan pembagian ruas yang akan ditangani masih harus diselesaikan.
“2026 anggaran sebesar Rp2,5 miliar. Pelaksanaan tetap nanti menunggu bulan November karena pengadaannya nanti. Nanti kita akan bagi beberapa jalur yang mana-mana. Itu yang selalu jadi masalah, yaitu waktu,” jelasnya.
Syakur menjelaskan, keterbatasan waktu pengerjaan menjadi salah satu faktor yang membuat penanganan jalan tidak bisa dilakukan sekaligus dalam skala besar.
“Kenapa dulu itu cuma bisa tiga atau Rp2,5 miliar? Karena satu jalur itu paling banyak satu bulan itu satu kilometer kurang. Tadi kan jalan pengen bagus, saya sampaikan yang terbaik buat masyarakat,” tambahnya.
Butuh Rp100 Miliar jika Dibangun dengan Standar Nasional
Di sisi lain, Syakur mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk membangun infrastruktur jalan hingga Peundeuy dengan standar nasional diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar.
Angka tersebut dinilai terlalu besar untuk ditanggung sekaligus oleh pemerintah daerah karena kemampuan fiskal Kabupaten Garut masih terbatas.
“Perhitungan sampai Peundeuy itu Rp100 miliar kalau kita gunakan standar yang nasional. Makanya saya bilang kita tidak bisa semuanya dialokasikan ke sana. Mana saja yang dulu bisa, ya itu dulu, karena kita kan keterbatasan fiskal,” jelasnya.
Persoalan lain yang disampaikan masyarakat adalah minimnya drainase. Warga menilai kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat jalan mudah kembali rusak setelah diperbaiki.
Menanggapi hal itu, Syakur mengatakan pemerintah akan menyesuaikan penanganan dengan kondisi di lapangan serta aspirasi masyarakat.
“Ya tadi idealnya. Sekarang sesuaikan dengan masyarakat. Maunya seperti itu, warga maunya segera-segera. Ya kita lihat seperti apa,” pungkasnya.
Desakan warga Gema BSP menjadi catatan penting bagi Pemkab Garut dan DPRD. Pasalnya, persoalan jalan di Banjarwangi, Singajaya, hingga Peundeuy bukan sekadar menyangkut kenyamanan berkendara, tetapi berkaitan langsung dengan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas masyarakat.
Dengan adanya kesepakatan penanganan jangka pendek serta komitmen penyelesaian bertahap hingga 2027, masyarakat kini menunggu realisasi di lapangan. Terlebih, anggaran Rp2,5 miliar yang disebut akan mulai dilaksanakan pada November 2026 menjadi salah satu bentuk konkret yang akan diuji publik.