WACANA BERITA – Peluang pengalihan pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) semakin menguat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut kecenderungan pengelolaan bandara tersebut berada di bawah Kemenhan telah mencapai sekitar 90 persen, meski keputusan final masih menunggu pemerintah pusat.
Dedi mengatakan, hingga kini belum ada kepastian mengenai kelanjutan pemanfaatan komersial BIJB Kertajati. Menurutnya, seluruh keputusan terkait pengelolaan bandara berada di tangan pemerintah pusat.
“Sampai sekarang belum (ada kepastian komersil). Ya kita nunggu saja karena itu kan keputusan pemerintah pusat,” kata Dedi, Jumat (26/6/2026).
Ia menjelaskan, pembahasan saat ini tidak lagi berfokus pada kemungkinan pengambilalihan, melainkan pada mekanisme transisi pengelolaan yang harus disepakati antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Tetapi kecenderungan bahwa itu menjadi pengelolaannya di bawah Kemenhan itu sangat kuat, sudah mendekati 90 persen,” ujarnya.
Meski demikian, Dedi mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan strategis yang harus diselesaikan sebelum pengalihan pengelolaan BIJB Kertajati dapat direalisasikan. Salah satunya menyangkut status aset bandara yang dibangun menggunakan investasi besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, penyelesaian kewajiban keuangan juga menjadi perhatian. Pemprov Jabar masih memiliki utang yang berkaitan dengan pembangunan aset BIJB sehingga perlu dibahas dalam proses negosiasi dengan pemerintah pusat.
“Tinggal negosiasinya bagaimana status asetnya, bagaimana hutang yang ditimbulkan karena pengadaan aset itu? Kan masih punya hutang ke Bank Jateng,” tuturnya.
Dedi menambahkan, pemerintah juga harus memastikan skema penghitungan investasi yang telah dikeluarkan Pemprov Jabar beserta bentuk kompensasi apabila pengelolaan BIJB resmi dialihkan.
“Terus bagaimana investasi pemerintah provinsi yang sudah diberikan nanti dihitungnya apa? Nanti kemudian bentuk kompensasinya dari pemerintah pusat apa terhadap Provinsi Jawa Barat? Sistem tuker-tukerannya bagaimana,” katanya.
Di sisi lain, Dedi memastikan rencana pengalihan pengelolaan BIJB Kertajati tidak akan memengaruhi operasional Bandara Husein Sastranegara di Bandung.
“Kalau (Bandara) Husein Sastranegara sih tidak akan terganggu,” Pungkasnya