WACANA BERITA –Isu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kondisi demokrasi di Indonesia menjadi sorotan utama dalam aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang berlangsung di Kota Bandung, Senin (15/6/2026).
Massa yang berasal dari sejumlah kampus itu menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi serius terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak menyentuh akar persoalan bangsa.
Juru bicara aksi dari Universitas Islam Bandung (Unisba), Ferry Anwar Musaddad, secara tegas meminta pemerintah menghentikan program MBG dan lebih fokus membangun sektor pendidikan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Sampah Bandung Tak Kunjung Tuntas, DPRD Dorong Perubahan dari Tingkat Rumah Tangga
“Kami meminta untuk akhirnya menghapuskan MBG dan melakukan revolusi pendidikan. Bangun kembali dari akar rumput sehingga Indonesia benar-benar bisa menjadi Indonesia Emas pada 2045,” kata Ferry kepada wartawan.
Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui program-program populis. Pemerintah, kata dia, harus lebih serius memperkuat kualitas pendidikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.
Tak hanya mengkritik kebijakan pemerintah, mahasiswa juga menyoroti kondisi demokrasi yang mereka nilai semakin mengkhawatirkan. Ferry menyebut pengawalan aparat terhadap aksi mahasiswa hingga dugaan intimidasi terhadap peserta aksi menjadi gambaran adanya persoalan dalam praktik demokrasi di Indonesia.
“Ketika kami ingin menyampaikan aspirasi dan menawarkan solusi untuk Indonesia yang lebih baik, kami justru dianggap sebagai ancaman. Ini menunjukkan adanya kecacatan demokrasi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung penanganan terhadap sejumlah mahasiswa yang terlibat aksi sebelumnya. Menurutnya, penyampaian pendapat di ruang publik merupakan hak konstitusional yang seharusnya dilindungi negara, bukan direspons dengan pendekatan represif.
“Ketika rakyat dan mahasiswa menyampaikan apa yang menjadi haknya, lalu dihadapkan pada intimidasi atau kriminalisasi, itu menjadi tanda bahwa demokrasi sedang tidak baik-baik saja,” katanya.
Ferry menegaskan aksi yang dilakukan mahasiswa bukan sekadar bentuk penolakan terhadap satu kebijakan tertentu. Menurutnya, gelombang protes muncul karena akumulasi berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
“Semua yang kami suarakan hari ini lahir dari keresahan rakyat. Kalau tidak ada masalah dalam kebijakan pemerintah, tentu tidak akan ada aksi sebesar ini,” ucapnya.
Mahasiswa yang tergabung dalam konsolidasi lintas kampus di bawah jaringan BEM Nusantara Jawa Barat itu memastikan gerakan tidak akan berhenti pada aksi hari ini. Mereka menegaskan akan terus melakukan konsolidasi dan membangun gelombang aksi yang lebih besar apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapatkan respons konkret dari pemerintah.
“Bagi kami, yang penting bukan hanya tuntutan diterima, tetapi harus berdampak. Kalau tidak ada perubahan, aksi akan terus berlanjut,” tegas Ferry.