WACANA BERITA – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, menyoroti berbagai kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Program Sekolah Maung. Mulai dari gangguan aplikasi, perubahan skor peserta, hingga persoalan pada sejumlah jalur pendaftaran dinilai menjadi catatan penting yang harus segera dievaluasi oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Siti Muntamah mengatakan Komisi V DPRD Jabar telah mendatangi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk meminta penjelasan terkait berbagai keluhan yang muncul selama proses penerimaan siswa baru berlangsung. Menurutnya, sejumlah persoalan yang terjadi menunjukkan sistem yang digunakan belum sepenuhnya siap diterapkan.
“Komisi V kemarin sudah mendatangi Disdik untuk mengklarifikasi beberapa hal. Aplikasi ini memang belum diujikan terlebih dahulu karena waktunya sangat mepet. Ternyata di lapangan banyak sekali fitur-fitur yang tidak sesuai,” ujar Siti, Sabtu, (6/6/2026)
Ia menjelaskan, Program Sekolah Maung hadir dalam waktu yang relatif singkat sehingga membutuhkan penyesuaian sistem yang cukup besar. Kondisi tersebut membuat sejumlah fitur dalam aplikasi belum mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan dan situasi yang muncul selama proses pendaftaran.
Menurut Siti, perubahan sistem yang dilakukan dalam waktu terbatas menyebabkan banyak pihak, baik di sekolah asal maupun sekolah tujuan, masih beradaptasi dengan mekanisme baru yang diterapkan.
“Pada saat saya tinjau kelapangan ternyata masih banyak pihak yang belum memahami sistem yang digunakan. Ini menyebabkan kesiapan Program Sekolah Maung belum optimal.” katanya.
Selain itu, DPRD Jabar juga menerima banyak laporan terkait gangguan aplikasi yang berlangsung cukup lama. Kendala tersebut dinilai merugikan calon peserta didik dan orang tua yang tengah berupaya menyelesaikan proses pendaftaran.
“Kasihan para orang tua. Mereka sudah berusaha memahami sistem, tetapi ternyata sistemnya mengalami error. Error-nya bukan satu atau dua jam, tetapi ada yang sampai dua setengah hari. Ini tentu merugikan anak-anak, sekolah, dan orang tua,” tuturnya.
Tak hanya gangguan sistem, persoalan perubahan skor peserta juga menjadi perhatian. Komisi V DPRD Jabar menerima laporan mengenai perubahan nilai akademik maupun nonakademik, termasuk skor kepemimpinan yang berasal dari aktivitas organisasi seperti OSIS dan Pramuka.
“Ada laporan skor yang tiba-tiba berubah. Termasuk skor kepemimpinan dari kegiatan Pramuka dan OSIS. Ini menunjukkan proses uji coba aplikasinya masih kurang sehingga berbagai kasus di lapangan belum terantisipasi,” ujarnya.
Siti menilai berbagai persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat. Menurutnya, pelaksanaan SPMB harus mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian bagi seluruh calon peserta didik.
“Hari ini Dinas Pendidikan punya banyak catatan. Bahkan bisa dikatakan catatan merahnya cukup banyak. Kami di Komisi V juga belum menerima presentasi secara utuh terkait sistem yang digunakan dalam SPMB ini,” katanya.
Ia membandingkan pelaksanaan SPMB tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya yang dinilai lebih matang karena sistem dan aplikasi yang digunakan terlebih dahulu dipresentasikan serta diuji bersama berbagai pihak sebelum diterapkan kepada masyarakat.
“Kalau dulu setelah sosialisasi, aplikasinya dipresentasikan terlebih dahulu. Kami ikut duduk bersama menguji berbagai kemungkinan yang terjadi di lapangan. Tahun ini belum sampai ke tahap itu, tetapi penerimaan siswa baru sudah langsung berjalan,” pungkasnya.
Siti berharap Dinas Pendidikan Jawa Barat segera melakukan perbaikan dan evaluasi agar proses penerimaan siswa baru dapat berjalan lebih lancar, transparan, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.