WACANA BERITA – DPRD Jawa Barat akan mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2025 yang disusun pada masa transisi pemerintahan. Dalam evaluasi tersebut, perhatian juga tertuju pada sejumlah pergeseran anggaran yang disebut mengarah pada program prioritas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Muhammad Romli, menjelaskan bahwa APBD 2025 memang disusun dalam periode transisi, sehingga masih mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026 sebelum sepenuhnya menyesuaikan dengan visi-misi kepala daerah terpilih.
“Terkait LKPJ, perlu dipahami bahwa APBD 2025 disusun pada masa transisi, mengacu pada RPD 2024–2026. Jadi dasar penyusunan anggaran 2025 itu menggunakan RPD tersebut sebelum visi-misi gubernur terpilih dituangkan dalam RPJMD,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Romli menambahkan, setelah Gubernur Dedi Mulyadi mulai menjalankan pemerintahan, terdapat ruang penyesuaian program yang berdampak pada pergeseran anggaran di sejumlah sektor, terutama infrastruktur.
“Saat gubernur ditetapkan, APBD 2025 sudah berjalan. Namun tetap ada ruang untuk mengakselerasi program sesuai visi-misi. Makanya muncul pergeseran anggaran, bahkan bisa beberapa kali dalam satu tahun,” katanya.
Menurutnya, sebagian besar pergeseran tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang menjadi fokus program prioritas pemerintah daerah.
Meski demikian, DPRD menegaskan akan tetap melakukan pendalaman terhadap kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi program dalam LKPJ 2025.
“Kita akan bedah apakah program yang dijalankan itu benar-benar sesuai dengan penganggaran dan target yang telah ditetapkan,” tegas Romli.
Selain aspek anggaran, Romli mencontohkan evaluasi yang menyoroti capaian indikator makro pembangunan di Jawa Barat, termasuk tingkat kemiskinan, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta rasio gini yang mencerminkan ketimpangan ekonomi.
Romli mengungkapkan, terdapat indikator yang belum sepenuhnya mencapai target, salah satunya rasio gini yang masih berada di atas sasaran yang ditetapkan.
“Target rasio gini misalnya di angka 0,390, tapi realisasinya sekitar 0,397. Selisihnya kecil, tapi dampaknya cukup signifikan terhadap ketimpangan,” jelasnya.
DPRD Jawa Barat memastikan akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperjelas faktor penyebab serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan, guna memastikan LKPJ 2025 dapat dievaluasi secara komprehensif dan transparan.