WACANA BERITA – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerjunkan psikolog ke sekolah-sekolah sebagai respons atas meningkatnya persoalan kesehatan mental pelajar menuai perhatian. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah awal yang positif, namun efektivitasnya masih dipertanyakan jika tidak disertai pemetaan masalah yang komprehensif dan berkelanjutan.
Program ini juga akan diperkuat melalui optimalisasi peran guru bimbingan konseling (BK). Namun, di tengah kompleksitas persoalan mental remaja, pendekatan yang bersifat umum dinilai berisiko tidak menyentuh akar masalah.
Praktisi psikologi pendidikan, Listia Rahmandaru, menilai keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memahami kebutuhan spesifik setiap sekolah.
62 Ribu Siswa Bandung Terindikasi Gangguan Psikologis, Psikolog Soroti Faktor Kompleks
“Bisa efektif, tapi harus benar-benar tahu kebutuhan anak-anak itu apa,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Listia menekankan bahwa setiap sekolah memiliki karakteristik persoalan yang berbeda mulai dari tekanan akademik, perundungan, hingga kecanduan gawai. Karena itu, intervensi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam.
Menurutnya, langkah paling krusial adalah pemetaan masalah secara mendalam sebelum program dijalankan.
“Harus tahu isunya apa, baru bisa menentukan langkah mitigasi, kuratif, atau rehabilitatif,” katanya.
Ia mengingatkan, tanpa pemetaan yang tepat, program berisiko hanya menjadi kegiatan formalitas tanpa dampak signifikan terhadap kondisi psikologis siswa.
Dalam praktiknya, intervensi massal seperti seminar atau sosialisasi kerap menjadi pilihan cepat. Namun, pendekatan ini dinilai memiliki keterbatasan jika tidak dikaitkan langsung dengan realitas yang dihadapi siswa.
Listia menyarankan agar tema yang diangkat benar-benar relevan dengan keseharian pelajar, seperti pengelolaan penggunaan gawai atau penguatan aktivitas positif.
“Kalau sifatnya massal, temanya harus sangat dekat dengan kehidupan mereka,” ujarnya.
Meski demikian, pendekatan personal melalui konseling individu tetap dinilai lebih efektif untuk menangani kasus-kasus spesifik. Tantangannya, jumlah tenaga psikolog dan guru BK yang terbatas kerap tidak sebanding dengan jumlah siswa.
Di lapangan, persoalan kesehatan mental pelajar bukan hanya soal intervensi, tetapi juga menyangkut ketersediaan sumber daya manusia dan keberlanjutan program. Tanpa dukungan tenaga profesional yang memadai, kebijakan ini berpotensi tidak berjalan optimal.
Selain itu, koordinasi lintas sektor juga menjadi faktor penentu. Listia mendorong Pemkot Bandung menggandeng organisasi profesi dan praktisi untuk menyusun rencana aksi yang konkret dan terukur.
“Perlu ada action plan yang jelas, dari pencegahan sampai penanganan,” katanya.
Listia juga mengkritisi pendekatan kebijakan yang hanya bertumpu pada data kuantitatif. Ia menilai, angka tidak selalu mampu menggambarkan kompleksitas persoalan yang dihadapi pelajar.
“Harus terjun langsung, jangan hanya percaya pada data angka,” ujarnya.
Pendekatan kualitatif melalui interaksi langsung dengan siswa, guru, dan orang tua dinilai lebih mampu mengungkap akar persoalan secara utuh.