Pemerintah memastikan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera tersedia dalam APBN 2027. Kepastian ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Tito mengatakan, pemerintah telah membahas kebutuhan pembiayaan sebelum memasuki tahun anggaran berikutnya. Langkah tersebut dilakukan agar program pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap berjalan tanpa terhambat pergantian tahun anggaran.
“Kami juga hadir dengan sejumlah eselon 1 ada beberapa hal yang kita bahas, di antaranya adalah mengenai masalah pembiayaan bencana Sumatra. Tadi juga rapat sudah dengan Menko PMK, tim pengarah, yang intinya bahwa pembiayaan untuk tahun berikutnya, 2027, karena kita tahu bahwa percepatan rehab rekon di bencana Sumatra Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat ini berlangsung 3 tahun 2026, 2027, 2028. Nah sebelum masuk 2027, kita sudah melakukan diskusi dulu dengan Bapak Menteri Keuangan. Alhamdulillah, insyaallah anggarannya tersedia,” ujar Tito.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, kelanjutan penanganan bencana Sumatera menjadi salah satu prioritas penggunaan anggaran kementerian dan lembaga pada 2027. Menurutnya, kepastian pendanaan diperlukan agar pekerjaan yang telah dimulai pada tahun sebelumnya tidak terhenti di tengah jalan.
“Karena kalau sudah dimulai di 2026, harus bisa dilanjutkan 2027 dan diselesaikan di 2028. Tidak boleh ada pekerjaan yang menggantung atau nanti malah tidak selesai. Karena itu kita pastikan anggarannya ada dan anggaran yang telah ditetapkan oleh APBN 2027 digunakan prioritasnya salah satunya adalah untuk kegiatan ini,” papar Suahasil.
Suahasil menjelaskan, APBN 2027 telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat ini, kementerian dan lembaga sedang menyelesaikan rincian belanja agar berbagai program, termasuk pemulihan bencana Sumatera, dapat dianggarkan dengan baik.
“Dan ini sangat timely ya, sangat tepat timing-nya, karena pada saat ini seluruh kementerian dan lembaga sedang menyelesaikan rincian dari anggaran yang akan dijalankan di tahun 2027. Kita ketahui kemarin telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat APBN 2027. Pagu setiap kementerian lembaga sudah ada, dan di dalam pagu ini tentu nanti berbagai macam belanja kementerian dan lembaga, seluruh program harus betul-betul dianggarkan dengan baik termasuk menyelesaikan rencana induk,” jelasnya.
Sebelum berkoordinasi dengan Suahasil, Tito mengaku telah membahas persoalan pembiayaan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono selaku tim pengarah. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mematangkan kebutuhan anggaran untuk kelanjutan pemulihan.
Baca Juga: Tarik Tombur Toba, Lestarikan Kuliner dan Budaya Sumatera Utara
Kemendagri dan Kemenkeu kini juga memantau percepatan realisasi belanja penanganan bencana sepanjang 2026. Pemerintah memiliki waktu sekitar dua bulan tersisa untuk mengejar pelaksanaan anggaran sebelum tahapan program pemulihan berlanjut pada 2027.
Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat pada akhir November 2025 menimbulkan dampak besar. Data dalam laporan menyebutkan 1.204 orang meninggal dunia dan lebih dari 3,3 juta jiwa terdampak di 50 kabupaten/kota.
Sebanyak 29 desa dilaporkan lenyap akibat terjangan banjir dan longsor, sementara sebagian warga harus tinggal di hunian sementara. Dengan kepastian pendanaan 2027, pemerintah menargetkan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlanjut hingga seluruh tahapan yang direncanakan selesai pada 2028.