Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun pada tahun 2027.
Sikap tersebut disampaikan Pramono usai menerima kunjungan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/10/2026).
“Hal yang berkaitan dengan obligasi, saya menyampaikan kepada Bapak Menteri Keuangan bahwa Pemerintah DKI Jakarta sepenuhnya mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat,” ujar Pramono di kawasan Tanah Harapan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (27/10/2026).
Terkait dengan kepastian penerbitan obligasi pada 2027, pria yang akrab disapa Pram ini menegaskan bahwa Pemprov DKI akan patuh pada arahan pusat.
“Pokoknya hal yang berkaitan dengan obligasi, kami mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat,” tegas Pramono.
Baca Juga: Suahasil Bakal Temui Pramono, Bahas soal Obligasi?
Tak hanya soal obligasi, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah agenda strategis terkait fiskal daerah. Pramono menyebut pembahasan meliputi dana bagi hasil (DBH), ruang fiskal, hingga keberlanjutan program beasiswa LPDP Jakarta.
“Tentunya berbagai hal dilakukan pembahasan, termasuk hal yang berkaitan dengan dana bagi hasil, LPDP, kemudian pemenuhan apa.. ruang fiskal yang harus dilakukan penyempurnaan, perbaikan, dan juga obligasi,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Pramono menyebut pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan dukungan terhadap sejumlah rencana pembangunan Jakarta melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Salah satunya, dukungan APBN melalui Kementerian Keuangan untuk pembangunan transportasi publik, hunian, hingga renovasi gedung-gedung sekolah di Jakarta,” tulis Pramono.
Selain itu, kata Pramono, Kemenkeu juga mendukung kelanjutan kolaborasi Pemprov DKI dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menghadirkan LPDP Jakarta. Program tersebut disiapkan untuk membuka akses beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri bagi mahasiswa asal Jakarta.
Pramono berharap dukungan dan kerja sama dengan pemerintah pusat tersebut dapat segera terealisasi agar manfaatnya langsung dirasakan oleh warga Jakarta.
“Bismillah, semoga kolaborasi ini bisa segera terwujud,” pungkasnya.