Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak membiarkan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkembang tanpa penanganan kelembagaan yang jelas.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar dinamika politik, tetapi menyangkut konstitusi dan berpotensi memicu konflik horizontal jika terus membesar.
Amir menilai dukungan terbuka dari kelompok pendukung Gibran perlu dibaca sebagai sinyal politik yang patut diperhatikan. Ia mengingatkan, dinamika tersebut juga dapat berpengaruh terhadap peta politik menjelang Pilpres 2029.
Baca Juga: Jokowi Disebut akan Melobi Ketum Partai agar Gibran Tak Dimakzulkan
“Pendukung Gibran demonstratif memberikan dukungan. Ini sentilan bagi Prabowo dan bisa berdampak pada Pilpres 2029,” ungkap Amir, dikutip Selasa (27/10/2026).
Ia menilai narasi yang berkembang setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan syarat pendidikan dan ijazah Gibran berpotensi terus membentuk persepsi publik. Karena itu, Amir meminta pemerintah dan lembaga politik tidak mengabaikan perkembangan tersebut.
Bahkan, ia mengingatkan kemungkinan adanya kelompok-kelompok global yang memanfaatkan situasi politik dalam negeri. Menurut Amir, skenario politik hingga 2030 perlu menjadi perhatian apabila persoalan domestik tidak dikelola dengan baik.
“Harus ada ketegasan Prabowo kepada Jokowi bahwa kasus ini adalah masalah konstitusi dengan negara,” sebut Amir.
Baca Juga: Guru Besar Sebut Prabowo yang Dulu Minta Gibran: Apa Sekarang Mau Wakilnya Diganti?
Amir juga menyoroti belum adanya sikap tegas dari partai politik setelah putusan MK tersebut. Belakangan, sejumlah partai memang telah menunjukkan respons, tetapi belum terlihat langkah yang benar-benar jelas.
“Belum terlihat secara tegas suara masing-masing fraksi DPR terkait perkembangan setelah putusan MK. Ini sangat janggal,” katanya.
Menurut Amir, sikap fraksi-fraksi DPR menjadi penting untuk melihat bagaimana persoalan itu akan ditindaklanjuti melalui jalur kelembagaan. Ketidakjelasan respons, menurutnya, dapat membuat polemik terus berkembang dan membuka ruang bagi berbagai kepentingan politik.
Ia turut menyinggung kemungkinan penggunaan hak angket DPR untuk mendalami persoalan tersebut. Namun, Amir mengingatkan agar mekanisme itu tetap berfokus pada substansi masalah dan tidak dialihkan ke isu lain.
“Kalau ada hak angket, persoalannya Gibran dan Presiden Prabowo diminta keterangan. Jangan sampai masalahnya dibelokkan. Ini politik yang patut diperhatikan,” ucap Amir.