Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemangkasan ekspor gas alam ke Singapura tidak melanggar ketentuan kontrak yang berlaku. Pemerintah mengklaim volume gas yang dikurangi masih berada di bawah batas minimum kontrak.
Bahlil menjelaskan, Indonesia selama ini menyalurkan gas melalui pipa ke Singapura dengan volume total 409,5 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD). Dari jumlah tersebut, pemerintah memangkas pasokan sebesar 31 MMSCFD.
Pemangkasan itu terdiri atas 15 MMSCFD dari wilayah Natuna dan 16 MMSCFD dari Sumatra. Menurut Bahlil, pengurangan tersebut belum mencapai batas minimum pasokan yang diatur dalam kontrak.
“Batas kontrak minimum kita sekitar 91-92. Kita baru 8%, kecuali kita potong 10% baru melanggar kontrak,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/10/2026).
Dia menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen menghormati perjanjian yang telah disepakati. Bahlil juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tetap menjaga komitmen terhadap ketentuan kontrak.
“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, negara kita negara yang menghargai kontrak aturan. Jadi jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga atau menghargai kontrak,” tegasnya.
Baca Juga: Hadapi Ancaman Krisis, Singapura Lirik Nuklir usai Indonesia Pangkas Pasokan Gas
Baca Juga: Terseret Kasus Karhutla Singapura, Emiten TBLA Ungkap Pemilik PT PML
Selain melalui jaringan pipa, Indonesia juga memasok gas ke pasar internasional dalam bentuk gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Bahlil menyebut ekspor LNG Indonesia mencapai 146 kargo, yang menurutnya setara dengan sekitar 1.400 MMSCFD.
Besarnya volume ekspor tersebut, kata dia, menjadi gambaran bahwa Indonesia tetap menjalankan komitmen pasokan gas kepada mitra dagangnya.
“Jadi cukup besar. Pemerintah Indonesia sangat menghargai. Indonesia terlalu baik, menghargai kontrak,” tandas Bahlil.