Pengamat politik Ray Rangkuti menilai polemik seputar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan desakan pemakzulan yang muncul dari sejumlah pihak belum tentu akan membuat putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu memilih mundur dari jabatannya.
Ray bahkan meyakini peluang Gibran mengundurkan diri sangat kecil, meski perdebatan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan ijazah setara SMA masih menjadi sorotan.
“Saya yakin 99 persen dia tidak akan melakukan itu (mundur sebagai wapres),” ungkap Ray dalam keterangannya, dikutip Senin (26/10/2026).
Ia pun menyindir etika dan moral Gibran dalam demokrasi. “Kalau mereka mengenal adab demokrasi, moral, bahkan dia nggak akan mau jadi wakil presiden karena bapaknya presiden,” kata Ray Rangkuti.
Baca Juga: Dokter Tifa Pasang Syarat soal Ijazah Jokowi: Jika Terbukti Asli, Saya Bersedia…
Ia menilai, pembicaraan tentang nilai-nilai demokrasi tidak akan banyak berarti bagi pihak-pihak yang hanya memandang demokrasi sebagai kumpulan aturan mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tanpa mempertimbangkan nilai yang membedakan tindakan baik dan buruk.
Ray juga menyoroti kepemimpinan Joko Widodo yang menurutnya telah meninggalkan preseden negatif bagi demokrasi Indonesia. Ia menyinggung situasi ketika seorang presiden masih menjabat, sementara anaknya menduduki posisi wakil presiden sebagai penerus di lingkar kekuasaan nasional.
“Dia menciptakan bagi demokrasi negatif semua. Ini kali pertama ada Presiden yang tanda kutip yang penggantinya adalah anaknya sendiri kala dia masih menjabat. Mana ada presiden kayak gitu,” imbuhnya.
Dalam pandangan Ray, dinamika politik tersebut memperlihatkan cara pandang demokrasi yang terlalu minimalis, yakni hanya berpatokan pada aturan formal dan mengabaikan dimensi etika serta moral. Ia menilai persoalan ini tidak berhenti pada sosok Gibran, tetapi juga menyentuh pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana nilai-nilai demokrasi seharusnya diterapkan dalam kehidupan bernegara.
“Pak Jokowi itu kalau dihitung pakaian di badannya mungkin hanya Rp500 ribuan. Tapi jangan tanya hasrat berkuasanya. Nggak bisa dengan dihitung,” ujar dia.
Pernyataan Ray tersebut menjadi kritik terhadap hubungan antara kekuasaan, etika, dan demokrasi di Indonesia. Namun, penilaiannya mengenai Gibran dan kepemimpinan Jokowi merupakan pandangan Ray sebagai pengamat politik, di tengah perdebatan publik mengenai jabatan wakil presiden dan standar etika dalam demokrasi.