Di tengah ramainya perbincangan publik soal perkara ijazah yang kini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK), Partai Demokrat memilih menjaga jarak. Ketua Dewan Pakar DPP Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menegaskan bahwa partainya tidak memiliki kepentingan langsung, apa pun putusan yang nanti dijatuhkan majelis hakim.
Pernyataan itu disampaikan Andi saat berdialog dengan Rhenald Kasali di kanal YouTube Rhenald Kasali yang tayang pada 23 Oktober 2026.
Andi menyebut Demokrat saat ini berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, fokus partainya adalah membantu pemerintah menjalankan tugas agar bisa sukses hingga akhir masa jabatan.
“Kalaupun ada apa-apa dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kami Demokrat tidak punya kepentingan langsung,” ujarnya.
Rhenald mengangkat isu yang beredar di masyarakat bahwa ada sosok besar di balik gugatan tersebut, mengingat dua nama yang kerap dikaitkan dengan perkara ini, Denny Indrayana dan Roy Suryo, pernah memiliki kedekatan dengan Demokrat.
Andi menjelaskan bahwa Denny adalah mantan wakil menteri pada era Presiden SBY dan pernah menjadi calon legislatif dari Demokrat, tetapi bukan pengurus partai. Adapun Roy Suryo disebutnya sebagai mantan kader yang sudah mengundurkan diri sebagai pengurus maupun anggota.
“Tidak ada perintah langsung dari organisasi, bukan karena suatu strategi,” kata Andi. Langkah Denny, menurutnya, merupakan inisiatif pribadi sebagai seorang profesional.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Buka Sayembara Lagi, Beri Hadiah Rp10 Juta untuk Informasi Pencurian Kayu Sonokeling
Andi juga menyinggung bahwa jika putusan MK sampai menimbulkan kekosongan kursi wakil presiden, Demokrat tidak berada dalam posisi untuk bersaing. Dengan 44 kursi, jarak menuju sekitar 400 suara yang dibutuhkan di MPR dinilainya terlalu jauh, dan biayanya terlalu besar.
Meski menjaga jarak, Andi mengajak publik menyikapi perkara ini secara jujur dan objektif. Ia menilai sidang MK yang disiarkan terbuka lewat televisi membuat hakim konstitusi tidak bisa bermain-main, dan transparansi dapat membuka hal-hal yang sebelumnya tersembunyi.
“Dalam politik lebih baik jangan pernah berbohong,” ujarnya. Menurut Andi, kasus ini merupakan pembelajaran penting bagi bangsa, terutama soal kepemimpinan dan penggunaan aturan yang jelas.