Aliansi Anti Asap mendesak pemerintah mengalihkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tuntutan tersebut disampaikan dalam demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2026).
Massa meminta dana tersebut digunakan untuk mendukung pemulihan kondisi warga dan memberikan santunan kepada para korban bencana ekologis di berbagai daerah. Mereka menilai penanganan karhutla perlu mencakup kebutuhan masyarakat yang terdampak, bukan hanya upaya memadamkan api.
Desakan pengalihan anggaran itu menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi yang diikuti berbagai elemen masyarakat sipil, buruh, dan mahasiswa. Peserta juga meminta pemerintah menjamin pemulihan kesehatan warga serta memberikan kompensasi yang layak kepada para penyintas.
Dalam maklumat resminya, Aliansi Anti Asap turut mendesak penegakan hukum terhadap pejabat publik dan pengusaha yang dinilai lalai mengantisipasi bencana. Mereka juga meminta pemerintah menghentikan impunitas hukum bagi korporasi yang dituding merusak lingkungan dan merampas tanah rakyat.
Tuntutan tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran terhadap dampak kabut asap yang disebut meluas dari Kalimantan dan Sumatra hingga Papua.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam aksi, sebanyak 306.309 orang terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga 17 Oktober 2026. Anak-anak disebut menjadi kelompok yang paling banyak terdampak.
Aliansi Anti Asap menilai persoalan karhutla tidak bisa dilepaskan dari kerusakan lingkungan. Koordinator aksi, Rizal, mengaitkan kebakaran dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit dan konsesi perkebunan kayu industri yang dinilai mengancam kawasan gambut serta kehidupan masyarakat adat dan lokal.
“Karhutla ini bersumber pada penghancuran ekologi lewat ekspansi sawit dan konsesi perkebunan kayu industri yang memakan area gambut dan menyingkirkan masyarakat adat dan lokal yang selama ini menjadi penjaga keberlangsungan alam kita,” ujar Rizal.
Menurut massa, alih fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur dalam skala besar turut mengganggu kemampuan tanah menyerap air. Mereka menilai perubahan tersebut meningkatkan risiko limpasan air, banjir, hingga kebakaran lahan yang dampaknya harus ditanggung masyarakat di sekitar wilayah terdampak.
Dalam demonstrasi tersebut, peserta membentangkan spanduk, mengangkat poster kecaman, dan menyampaikan tuntutan melalui pengeras suara. Salah satu spanduk secara khusus ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dengan tulisan, “Prabowo, padamkan api atau mundur!”
Melalui aksi itu, Aliansi Anti Asap mendesak pemerintah segera menangani karhutla, memulihkan kesehatan warga, dan memastikan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar.
Mereka juga meminta agar pemulihan korban menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran negara, termasuk melalui tuntutan pengalihan dana MBG yang mereka sampaikan.