Bank Indonesia (BI) mengandalkan penguatan kerja sama antardaerah untuk meredam inflasi pangan. Strategi ini ditempuh dengan memperkuat distribusi komoditas pangan, terutama beras, bawang merah, dan ikan, dari daerah produksi ke wilayah yang membutuhkan pasokan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono menyatakan, kerja sama antardaerah menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di kawasan timur Indonesia.
“Ketahanan pangan sebetulnya mampu mengendalikan inflasi,” ujar Thomas Djiwandono dalam acara kegiatan Gerakan Pengendalian Pangan Sejahterah (GPIPS) Wilayah Sulawesi Maluku Papua 2026, Jumat (23/10/2026).
Dalam paparan, pengendalian inflasi pangan mencakup, daging ayam ras, cabai rawit, cabai merah, ikan segar.
Baca Juga: Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga Acuan di 5,75%
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GTIPS) keempat pada 2026 yang menjadi momentum untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
“Pelabuhan Makassar dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena menjadi pintu gerbang distribusi pasokan pangan ke berbagai daerah di kawasan tersebut,” kata Djiwandono.
Upaya tersebut menjadi bagian dari yang memuat delapan inovasi untuk memperkuat pengendalian inflasi pangan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.
Selain memperkuat kerja sama distribusi, BI mendorong efisiensi rantai pasok melalui pengembangan Mini Distribution Center (MDC). Fasilitas ini diharapkan dapat memperpendek jalur distribusi dan mendekatkan pasokan pangan ke pasar.
Thomas mengatakan, efisiensi distribusi juga memerlukan dukungan pemerintah pusat dan BUMN logistik agar biaya pengiriman pangan dapat ditekan.
“Di level pusat bersama Kemenko Perekonomian dan BUMN logistik, kami mengupayakan biaya distribusi yang lebih efisien untuk menurunkan biaya logistik,” ujarnya.
BI juga mendorong penguatan neraca pangan daerah agar potensi kekurangan pasokan dapat terdeteksi lebih dini. Data tersebut diharapkan menjadi acuan dalam membangun kerja sama antardaerah sekaligus mendukung penentuan langkah stabilisasi harga.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengatakan, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis sebagai salah satu penopang pangan nasional sekaligus sentra produksi pangan di kawasan Sulampua.
Komoditas yang dihasilkan antara lain beras, cabai, bawang merah, jagung, telur, daging ayam, serta hasil perikanan. Potensi produksi tersebut dinilai dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah lain apabila ditunjang sistem distribusi yang efisien.
“Ketahanan pangan tidak bisa hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga tentunya kemampuan untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah yang membutuhkan pasokan,” ujar Fatmawati dalam paparannya pada kegiatan GPIPS wilayah Sulampua.
Untuk mendukung konektivitas, Pemprov Sulawesi Selatan juga merealisasikan pembangunan jalan dan irigasi melalui program Multi-X Infrastructure pada tahun anggaran 2026. Pembangunan tersebut ditujukan untuk menghubungkan wilayah sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.
Fatmawati berharap, GPIPS dapat memperkuat kerja sama antardaerah, dukungan sarana produksi, pemanfaatan teknologi, infrastruktur logistik, serta pembiayaan bagi sektor pangan. Sinergi tersebut diperlukan agar daerah surplus dapat memasok wilayah yang membutuhkan dengan lebih efisien.
Dalam kerangka pengendalian inflasi, Pemprov Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia juga memperkuat empat aspek, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Rantai Pasok Pangan Diperkuat
Sementara, dari Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo, mengatakan, pemerintah menilai persoalan pasokan menjadi faktor dominan di balik tekanan inflasi pangan. Karena itu, penguatan produksi, konektivitas antardaerah, dan efisiensi rantai distribusi menjadi fokus pengendalian harga, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Karena itu produksi, konektivitas, dan efisiensi rantai pasok perlu diperkuat. Di tengah berbagai tantangan,” ujar Drajad, dalam kesempatan yang sama.
Berdasarkan statistik yang ditelaah bersama Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi lebih banyak dipengaruhi faktor pasokan. Kondisi ini membuat pengendalian harga tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan stok, tetapi juga membutuhkan distribusi yang lancar hingga ke daerah defisit.
“Dari sisi statistik, inflasi itu ternyata didominasi oleh faktor suplai,” ujar Drajad dalam paparannya.
Baca Juga: Airlangga Buka Suara soal Sorotan MSCI, Tegaskan Fundamental Ekonomi RI Bukan Masalah
Baca Juga: Wamenko Drajad Minta Investor Serok Saham saat Harga Jeblok
Untuk mengantisipasi kenaikan permintaan menjelang Nataru, pemerintah memastikan bantuan beras periode Oktober–Desember, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Gerakan Pangan Murah, serta operasi pasar menjangkau daerah defisit sebelum kebutuhan meningkat.
Pemerintah juga memperluas kerja sama antardaerah antara wilayah surplus dan defisit serta mengoptimalkan peran BUMN logistik. Di Sulawesi, langkah tersebut dilakukan melalui proyek percontohan kerja sama antardaerah dengan fokus pada komoditas pangan penyumbang inflasi.
Selain distribusi, pemerintah mendorong akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan, penguatan konektivitas laut, serta pengembangan rantai dingin untuk mengurangi kehilangan hasil dan menekan disparitas harga.
Drajad menegaskan, setiap kerja sama distribusi perlu memiliki target terukur, mulai dari volume pangan, biaya pengiriman, hingga dampaknya terhadap harga. Upaya ini diharapkan menjaga stabilitas pangan sekaligus daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.