“Prabowo, padamkan api atau mundur!” Demikian bunyi salah satu spanduk yang dibawa massa Aliansi Anti Asap saat menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2026).
Melalui aksi tersebut, massa mendesak pemerintah segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebut telah berlangsung selama hampir empat bulan di sejumlah wilayah Indonesia. Mereka juga meminta pemerintah tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi turut memulihkan kondisi warga yang terdampak kabut asap.
Aliansi Anti Asap terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil, buruh, dan mahasiswa. Dalam aksi itu, peserta membentangkan spanduk, mengangkat poster berisi kecaman, serta menyampaikan tuntutan melalui pengeras suara di hadapan aparat kepolisian yang mengawal demonstrasi.
Selain mendesak penanganan karhutla, massa meminta pemerintah menghentikan impunitas hukum terhadap korporasi yang mereka nilai merusak lingkungan dan merampas tanah rakyat. Mereka juga menuntut proses hukum terhadap pejabat publik maupun pengusaha yang dinilai lalai mengantisipasi bencana.
Koordinator aksi, Rizal, mengatakan persoalan karhutla berkaitan dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit dan konsesi perkebunan kayu industri. Menurut dia, aktivitas tersebut turut mengancam kawasan gambut serta masyarakat adat dan lokal.
“Karhutla ini bersumber pada penghancuran ekologi lewat ekspansi sawit dan konsesi perkebunan kayu industri yang memakan area gambut dan menyingkirkan masyarakat adat dan lokal yang selama ini menjadi penjaga keberlangsungan alam kita,” ujar Rizal.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Tak Hadir di Rakornas Prabowo, Pengamat: Kita Tak Bisa Tutup Mata Bahwa KDM…
Massa juga menyoroti dampak kabut asap yang disebut meluas dari Kalimantan dan Sumatra hingga Papua. Berdasarkan data yang disampaikan dalam aksi, sebanyak 306.309 orang terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga 17 Oktober 2026, dengan anak-anak menjadi kelompok yang paling banyak terdampak.
Atas kondisi tersebut, Aliansi Anti Asap menuntut adanya jaminan pemulihan kesehatan bagi warga terdampak dan kompensasi yang layak bagi para penyintas. Mereka menilai penanganan karhutla harus disertai langkah untuk mencegah bencana serupa kembali terjadi.
Dalam pandangan massa, alih fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur berskala besar juga mengganggu kemampuan tanah menyerap air. Kondisi tersebut, menurut mereka, dapat meningkatkan risiko limpasan air, banjir, hingga kebakaran lahan yang dampaknya dirasakan masyarakat sekitar.
Rangkaian tuntutan itu disampaikan dalam aksi di Patung Kuda pada Sabtu (24/10/2026). Massa meminta pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menangani karhutla sekaligus memastikan pihak yang terbukti melanggar hukum dimintai pertanggungjawaban.