Kehadiran Francesca Albanese di Ubud Writers & Readers Festival (UWRF) ke-23 mendapat sorotan dari Direktur CFIRST sekaligus aktivis 1998, Arif “Gepeng” Mirdjaja. Ia meminta Albanese menghormati kebebasan beragama, keberagaman, dan nilai toleransi yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Arif juga mengingatkan agar forum sastra dan kebudayaan tersebut tidak dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda politik atau narasi yang berisiko memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. UWRF dijadwalkan berlangsung di Ubud pada 21–25 Oktober 2026 dengan tema “Samaras?: Awareness, Empathy, Action”. Festival internasional tahunan itu telah digelar sejak 2004.
Diminta menghormati keberagaman Indonesia
Menurut Arif, Indonesia merupakan negara multikultural yang dihuni masyarakat dengan latar belakang agama, identitas, dan pandangan politik yang beragam. Karena itu, setiap pihak yang tampil di ruang publik Indonesia dinilai perlu menjaga sikap agar tidak mendorong kebencian, antisemitisme, atau tindakan yang dapat mengancam kebebasan beragama kelompok minoritas.
“Indonesia adalah negara multikultural dengan beragam agama, identitas, dan pandangan politik. Setiap pihak yang hadir di ruang publik Indonesia harus menghormati keberagaman tersebut serta tidak mendorong kebencian, antisemitisme, maupun tindakan yang dapat mengancam kebebasan beragama kelompok minoritas,” kata Arif.
Ia turut meminta Albanese menghormati kedaulatan Indonesia dalam menentukan arah kebijakan politik luar negeri. Arif menilai Indonesia memiliki prinsip, kepentingan nasional, serta pertimbangan diplomatik sendiri dalam menyikapi konflik internasional.
“Francesca Albanese tidak perlu menggurui Indonesia mengenai arah politik luar negerinya. Indonesia adalah negara berdaulat yang memiliki hak menentukan sikap diplomatik berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip konstitusionalnya. Perbedaan pandangan harus dihormati, bukan dijadikan alasan untuk menekan atau mencampuri kebijakan negara lain,” tegasnya.
Menyoroti objektivitas dalam isu Gaza
Albanese juga diminta menyampaikan pandangan secara objektif dan berbasis bukti dalam kapasitasnya sebagai Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967. Arif menekankan bahwa prinsip hak asasi manusia semestinya diterapkan secara universal, bukan secara selektif.
“Prinsip HAM tidak boleh diterapkan secara selektif. Perlindungan warga sipil harus berlaku bagi semua pihak. Setiap dugaan kejahatan, siapa pun pelakunya, harus diusut secara objektif dan berdasarkan bukti,” ujarnya.
Selain itu, Arif mempertanyakan dasar informasi dan proses verifikasi yang digunakan Albanese ketika menyampaikan pernyataan mengenai situasi terkini di Jalur Gaza. Menurut dia, setiap klaim terkait wilayah konflik perlu disertai penjelasan mengenai sumber informasi, metode verifikasi, serta keterbatasan akses di lapangan.