Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperintahkan menjalani pemeriksaan di bawah sumpah paling lambat 11 Desember 2026 dalam gugatan pencemaran nama baik senilai US$10 miliar atau sekitar Rp160 triliun terhadap British Broadcasting Corporation (BBC).
Mengutip laporan Associated Press pada Kamis (22/10/2026), perintah tersebut dikeluarkan Hakim Magistrat AS Enjoliqué Lett setelah pengacara BBC mempersoalkan penundaan pemeriksaan Trump yang sebelumnya dijadwalkan pada 16 Oktober.
Pengacara BBC menyebut Trump membatalkan jadwal tersebut dengan alasan urusan penting negara. Namun, pihak BBC menyatakan Trump justru menghadiri kegiatan kampanye politik di Georgia pada hari yang sama.
Baca Juga: Denny Indrayana: Kami Sudah Terlalu Lama Dipermainkan Soal Bukti Ijazah Gibran
Hakim memperingatkan bahwa Trump dapat dikenai sanksi, termasuk kemungkinan gugatan dibatalkan, apabila tidak mematuhi perintah pengadilan. Tahap pengumpulan bukti dalam perkara tersebut dijadwalkan berakhir pada 18 Desember 2026.
Gugatan ini berawal dari dokumenter BBC berjudul Trump: A Second Chance yang ditayangkan menjelang pemilihan presiden AS 2024. Trump menuduh BBC mengedit rekaman pidatonya pada 6 Januari 2021 secara menyesatkan sehingga seolah-olah dirinya secara langsung mendorong pendukungnya melakukan kekerasan saat kerusuhan di Gedung Capitol.
BBC mengakui penyuntingan tersebut menimbulkan kesan yang keliru dan telah menyampaikan permintaan maaf. Meski demikian, lembaga penyiaran publik Inggris itu membantah telah melakukan pencemaran nama baik yang menjadi dasar gugatan Trump.
Dalam perkembangan lain, pengadilan juga memerintahkan Departemen Kehakiman AS memberikan tanggapan paling lambat 2 November terkait permintaan mantan penasihat khusus Jack Smith untuk memperoleh izin memberikan kesaksian. BBC ingin memeriksa Smith karena ia pernah menyelidiki peristiwa 6 Januari 2021, sedangkan tim hukum Trump menilai Smith tidak memiliki pengetahuan langsung mengenai pidato tersebut.