Babak baru dari pusaran polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dilaporkan tengah melakukan manuver senyap dengan menggalang komunikasi politik secara diam-diam lintas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Anggota DPR RI PKS, Mardani Ali Sera membongkar siasat komunikasi politik yang tengah dijalankan oleh partainya tersebut. Menurut Mardani, lobi-lobi politik inter-fraksi ini bukanlah inisiatif pribadi, melainkan instruksi langsung dari pucuk pimpinan partai, yakni Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Al-Muzamil Yusuf dan Sekretaris Jenderal Muhammad Kholid.
Baca Juga: PSI Dian Sandi Rela Terbang ke Solo untuk Minta Maaf Langsung ke Jokowi, Efek Blunder Perkara Ijazah
“Posisi sekarang kita sedang berkomunikasi dengan beberapa partai, mudah-mudahan ada hasilnya dalam waktu dekat. Arahan dari Presiden Ahmad Al-Muzamil Yusuf, kami wajib dengar suara masyarakat,” kata Mardani Ali Sera dikutip Jumat (23/10/2026).
PKS menegaskan langkahnya bergerilya mencari kawan koalisi ini didasari oleh masifnya desakan dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menyambangi kantor DPP PKS.
Masyarakat sipil menilai bahwa meskipun sengketa telah kandas secara formal akibat ketiadaan legal standing pemohon, substansi persidangan justru membongkar fakta baru yang harus dipertanggungjawabkan secara politik dan moral di parlemen.
Fakta krusial yang memantik pergerakan partai ini bersumber dari pertimbangan hukum Hakim Konstitusi Arsul Sani di Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Di muka sidang, pengadilan menemukan fakta bahwa dokumen yang dilampirkan wapres untuk penyetaraan pendidikan luar negerinya bukanlah ijazah kelulusan setara Sekolah Menengah Atas (SMA). Ia justru melampirkan sertifikat kehadiran dan catatan akademik.
“Certificate of attendance dan dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan,” tegas Hakim Arsul Sani.
Adapun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menepis logika bahwa dirinya tidak lulus sekolah menengah atas, sembari berjanji akan membereskan urusan administratif yang dipermasalahkan.
“Ya kalau saya tidak lulus, kan tidak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 di Singapura,” ujar Gibran.
Terkait dokumen penyetaraan yang dinilai cacat prosedur, ia memastikan pihak pemerintah tidak akan tinggal diam.
Baca Juga: PSI Jadi Sorotan, Unggahan Pertama Foto Ijazah Jokowi Ternyata Didapat dari Akun Misterius
“Ya, itu nanti segera kami tindak lanjuti. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan program Bapak Presiden,” tegasnya.