Pemerintah pusat menyalurkan bantuan senilai Rp1,235 triliun kepada pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi serta 35 kabupaten dan kota terdampak. Dana tersebut diprioritaskan untuk perlindungan kesehatan masyarakat, pemadaman kebakaran, dan dukungan operasional personel di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bantuan tahap kedua telah ditransfer pada Kamis (22/10/2026). Penyaluran tersebut melanjutkan bantuan tahap pertama yang diberikan pada 7 September 2026.
Enam provinsi penerima bantuan meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.
Pemerintah mengarahkan bantuan untuk menangani dampak karhutla terhadap masyarakat, terutama di wilayah dengan kondisi terburuk. Penggunaan dana mencakup pelayanan kesehatan, pembagian masker, penyediaan oksigen portabel, fasilitas pemulihan melalui rumah oksigen, serta penanganan warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Bantuan tersebut untuk diprioritaskan pada pertama, perlindungan masyarakat yang terdampak termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan, kemudian pembagian masker, oksigen portable, kemudian fasilitas atau sarana pemulihan termasuk di dalamnya rumah oksigen, kemudian juga penanganan masyarakat yang terkena infeksi saluran pernafasan akut,” ujar Pratikno dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Kamis (22/10/2026).
Selain penanganan kesehatan, pemerintah mengalokasikan bantuan untuk memperkuat operasi pemadaman. Kebutuhan yang diprioritaskan antara lain alat pelindung diri, pompa dan tangki air, selang pemadaman, alat suntik air untuk lahan gambut, serta pembangunan sumur bor.
Dana tersebut juga digunakan untuk mendukung operasional dan mobilisasi personel, termasuk penyediaan logistik bagi petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Menurut Pratikno, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla dilakukan secara lebih masif, terpadu, dan cepat. Upaya pemerintah tidak hanya mengandalkan hujan, tetapi juga mencakup berbagai langkah mitigasi untuk menekan dampak kebakaran.
Saat ini, sekitar 71.000 personel dikerahkan untuk menangani karhutla melalui operasi darat dan udara. Operasi udara meliputi water bombing atau pengeboman air serta penaburan dry ice.
Pemerintah juga menjalankan operasi modifikasi cuaca dengan menaburkan natrium klorida (NaCl) untuk memicu hujan di wilayah terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Kementerian Kesehatan terus berkoordinasi dalam upaya pemadaman dan penanganan dampak kesehatan.
Baca Juga: Prabowo Murka soal Karhutla, Ancam Bongkar Perusahaan Asing yang Terlibat
Baca Juga: Eks Menteri Sentil Singapura soal Karhutla: Indonesia Kebagian Asap, Mereka yang Untung
Pratikno mengatakan operasi udara melalui penaburan dry ice dalam sepekan terakhir menunjukkan hasil yang dinilai efektif. Namun, pemerintah tetap melanjutkan berbagai upaya untuk mempercepat pemadaman dan menangani dampak kebakaran di daerah terdampak.
Bantuan pemerintah pusat tersebut diharapkan mempercepat penanganan darurat sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat. Besarnya pengerahan personel dan kebutuhan logistik menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan operasi pemadaman, tetapi juga dukungan kesehatan dan operasional secara berkelanjutan.