KORAN MANDALA – Kapasitas pelayanan rumah sakit di Kabupaten Garut masih menghadapi tantangan besar. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,9 juta jiwa, kebutuhan tempat tidur rumah sakit diperkirakan mencapai 2.900 unit. Namun, kapasitas yang tersedia saat ini baru 1.183 tempat tidur.
Kesenjangan tersebut menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, terutama dalam upaya memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
Penambahan tempat tidur dinilai penting, tetapi peningkatan kapasitas rumah sakit juga harus disertai penguatan fasilitas pendukung lainnya.
Kemarau Panjang Picu Kenaikan Harga Cabai Rawit Hijau di Garut hingga 17,8 Persen
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Leli Yuliani, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan tidak bisa hanya diukur dari jumlah tempat tidur. Ketersediaan fasilitas lain juga perlu menjadi perhatian agar pelayanan rumah sakit dapat berjalan optimal.
“Kalau Kabupaten Garut itu sebetulnya bukan hanya bed-nya. Bed itu kan hanya sebagai ukuran saja. Maksud saya, fasilitasnya juga harus ditambah,” ujar Leli, Rabu (21/10/2026).
Menurut Leli, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kapasitas rumah sakit, termasuk RSUD dr. Slamet Garut. Penambahan sekitar 80 tempat tidur ditargetkan dapat direalisasikan pada akhir 2026 atau awal 2027. Saat ini, persiapannya masih berlangsung.
“Di RSUD dr. Slamet, mudah-mudahan di akhir tahun 2026 atau awal 2027 itu sudah menambah kapasitas bed sekitar 80-an. Sekarang sedang dipersiapkan,” katanya.
Meski demikian, tambahan tersebut baru menjadi bagian dari upaya memperluas kapasitas pelayanan. Jika terealisasi, jumlah tempat tidur akan bertambah dari 1.183 menjadi sekitar 1.263 unit, masih jauh dari angka kebutuhan 2.900 unit yang disampaikan Dinas Kesehatan.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran turut memengaruhi pengelolaan pembiayaan sektor kesehatan. Leli mengakui adanya dampak efisiensi, tetapi pihaknya berupaya mengoptimalkan fasilitas yang tersedia agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Ia menjelaskan, penghematan dilakukan dengan menunda atau mengurangi pembiayaan pada sejumlah kegiatan yang dinilai masih bisa ditunda. Sebagian anggaran kemudian dialihkan untuk mendukung pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan.
“Memang ada dampaknya, tapi kita berupaya untuk tetap mengoptimalkan fasilitas yang ada agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Leli menyebut efisiensi anggaran mencapai sekitar Rp4,8 miliar. Namun, pada saat yang sama, terdapat tambahan anggaran lebih dari Rp22 miliar untuk pembiayaan PBI, di luar tambahan dukungan pemerintah daerah yang juga dialokasikan untuk kebutuhan tersebut.
“Kalau efisiensi sekitar Rp4,8 miliar, tetapi kita juga mendapat tambahan sekitar Rp22 miliar lebih untuk pembiayaan PBI. Jadi, anggaran dari kegiatan yang bisa ditunda dialihkan untuk pembiayaan PBI,” jelasnya.
Kondisi tersebut memperlihatkan dua kebutuhan yang harus berjalan beriringan: memperluas kapasitas fasilitas rumah sakit dan menjaga pembiayaan agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan.
Ke depan, tantangan Pemerintah Kabupaten Garut bukan hanya menambah jumlah tempat tidur, tetapi juga memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas penunjang, serta pembiayaan pelayanan sejalan dengan kebutuhan penduduk. Dengan begitu, peningkatan kapasitas rumah sakit dapat benar-benar berdampak pada akses dan mutu pelayanan bagi masyarakat.