Polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan ijazahnya diyakini bukanlah sebuah gerakan moral murni dari masyarakat sipil. Muncul dugaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang dinilai sengaja mengeksploitasi krisis legitimasi administratif ini sebagai jalan pintas untuk merebut kekuasaan di tingkat nasional.
Dikutip Rabu (21/10/2026) Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas membedah anatomi dari gerakan yang terus mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan putra sulung dari Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: PDIP Sebut Jokowi dan Wapres Gibran Cuma Jadi ‘Benalu’ untuk Prabowo
Menurut Fernando, narasi yang dibangun oleh kelompok oposisi saat ini memang dibungkus dengan sangat rapi menggunakan jubah penegakan konstitusi dan keadilan hukum. Namun, jika ditelisik lebih jauh, esensi dari gerakan tersebut murni didorong oleh hasrat kekuasaan yang menggebu-gebu.
Fernando meyakini bahwa keriuhan ini adalah bagian dari skenario panjang yang telah disusun secara sistematis oleh para rival politik. Target terdekat dari operasi politik ini adalah menjatuhkan reputasi dan posisi dari Gibran.
Jika skenario awal ini berhasil, langkah berikutnya adalah menggunakan celah hukum tersebut untuk mendiskualifikasi pasangan dari Prabowo-Gibran di Mahkamah Konstitusi.
“Namun saya melihat tujuan mereka mempersoalkan ijazah wapres semata hanya karena nafsu kelompoknya yang ingin segera berkuasa,” ujar Fernando.
Manuver politik kotor ini dinilai sangat berbahaya karena memanfaatkan situasi makroekonomi yang sedang rapuh sebagai katalisator kemarahan publik. Fernando menyoroti bahwa kelompok-kelompok haus kekuasaan tersebut mencoba mengawinkan sentimen ketidakpuasan ekonomi masyarakat dengan isu ijazah sang wakil presiden guna memantik delegitimasi pemerintahan secara total.
Karenanya Fernando mendesak agar seluruh pemangku kepentingan, terutama elemen masyarakat awam, tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang sengaja didesain untuk menciptakan instabilitas politik.
Ia mengingatkan bahwa membiarkan nafsu sekelompok elite untuk cepat berkuasa dengan cara merongrong hasil pemilu yang sah hanya akan merugikan keberlangsungan pembangunan nasional dan memperpanjang ketidakpastian hukum di Indonesia.
Baca Juga: Gegara Jokowi Sendiri, Roy Suryo Yakin Akan Lolos dari Penjara
Presiden Prabowo Subianto diminta untuk bersikap waspada dan segera memotong rantai provokasi ini sebelum membesar menjadi krisis ketatanegaraan yang tidak terkendali.