Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengungkapkan empat prioritas Indonesia dalam mengatasi krisis perairan global, mulai dari pencegahan polusi hingga penguatan kerja sama lintas negara. Agenda tersebut didorong di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran plastik terhadap ekosistem perairan.
Jumhur menyampaikan empat prioritas tersebut saat membuka Konferensi Perairan Internasional ke-11 Global Environment Facility (GEF), atau International Waters Conference ke-11 (IWC-11), di Bali pada 19 Oktober 2026. Konferensi bertema Shared Waters, Transformative Solutions: Enabling Systems Change itu mempertemukan pemangku kepentingan internasional untuk mendorong perubahan sistem dalam pengelolaan perairan.
“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menekankan empat prioritas mendesak,” ujar Jumhur dalam pidato pembukaan.
Prioritas pertama adalah mencegah polusi dari sumber hingga ke laut, dengan menghentikan pencemaran dari kawasan perkotaan, industri, dan sungai sebelum mencapai ekosistem pesisir. Kedua, memulihkan ekosistem dengan mengutamakan hasil yang terukur, bukan sekadar luas lahan yang direstorasi.
Ketiga, memperkuat kerja sama lintas batas melalui pembangunan kepercayaan, pertukaran data, dan pengelolaan bersama dengan tetap menghormati kedaulatan nasional. Keempat, menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan kearifan budaya dengan mengintegrasikan sains modern dan pengetahuan lokal, seperti sistem irigasi Subak di Bali yang diakui UNESCO.
Menurut Jumhur, krisis perairan tidak dapat diselesaikan hanya melalui proyek-proyek yang berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan pendekatan sistemik yang menggabungkan kebijakan, inovasi, pendanaan berkelanjutan, dan tata kelola lintas batas.
Dorong Perubahan Pola Pikir dan Pendanaan
Untuk menjalankan agenda tersebut, Jumhur memperkenalkan konsep “Tobat Ekologis” atau Ecological Repentance. Konsep ini, menurutnya, merupakan ajakan untuk mengubah cara manusia berinteraksi dengan alam, dari pola pikir eksploitatif menuju perlindungan dan harmoni dengan lingkungan.
Ia menjabarkan lima langkah dalam pendekatan tersebut, yakni merefleksikan dampak masa lalu, menghentikan praktik yang merusak, memperbaiki kebiasaan dan kebijakan, memulihkan ekosistem, serta melembagakan praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari dan tata kelola kebijakan.
Jumhur juga menekankan perlunya perubahan pendekatan pendanaan lingkungan. Memasuki siklus GEF-9, Indonesia menyambut fokus pada perairan tawar lintas batas, ekosistem pesisir, serta dukungan terhadap Perjanjian Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional (Biodiversity Beyond National Jurisdiction/BBNJ).
Namun, ia mengingatkan bahwa pendanaan tidak seharusnya berhenti pada pembiayaan proyek yang terpisah-pisah. Investasi perlu diarahkan pada dampak lingkungan yang berkelanjutan dan dapat diverifikasi.
“Setiap dolar yang diinvestasikan harus menghasilkan perbaikan yang terverifikasi dalam hal kualitas air, keanekaragaman hayati, penguatan kelembagaan, dan penghidupan masyarakat,” kata Jumhur.
Pendekatan tersebut menempatkan efektivitas pendanaan sebagai bagian penting dalam pengelolaan lingkungan. Keberhasilan program perlu diukur berdasarkan perbaikan kualitas air, pemulihan keanekaragaman hayati, kapasitas kelembagaan, serta manfaat bagi masyarakat.
Bali Jadi Penghubung Agenda Air Global
Jumhur menyebut IWC-11 bukan agenda yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian upaya internasional menuju Konferensi Air Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Abu Dhabi pada Desember 2026.
Ia mendorong peserta konferensi memperkuat tata kelola lintas batas, memperluas inovasi berbasis sains dan pendanaan, serta memastikan manfaat lingkungan yang nyata dan berkelanjutan.
“Komitmen, kemitraan, dan transformasi sistem yang kita bentuk di Bali ini akan membangun momentum serta menentukan agenda global untuk aksi air di Abu Dhabi dan seterusnya,” ujarnya.
Baca Juga: Menteri Jumhur Dorong Kabupaten Inisiatif Terapkan Sirkular Ekonomi Pengolahan Sampah
Baca Juga: Akses Air Bersih Layak Baru Menjangkau 54% Pesantren
Konferensi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, perwakilan UNDP, GEF, UNESCO, UNEP, FAO, serta sejumlah pejabat dan organisasi internasional.
Melalui forum ini, Indonesia mendorong agar pengelolaan perairan global tidak hanya menghasilkan komitmen, tetapi juga tindakan nyata yang dapat diukur dan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekosistem serta masyarakat.