KORAN MANDALA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sejumlah catatan dari masyarakat.
Salah satunya terkait prioritas pengalokasian anggaran negara yang dinilai perlu memperhatikan kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
Jojo (21), warga asal Tasikmalaya yang tengah menempuh pendidikan di Kota Bandung, menilai masih banyak kebijakan pemerintah yang perlu dibenahi selama dua tahun terakhir, termasuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran dapat menjangkau berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau dari yang aku rasakan, selama dua tahun ini kabinet dari Prabowo-Gibran itu sebenarnya masih banyak yang harus dibenahi, terutama dari keluhan terkait pengalokasian dana,” ujar Jojo saat diwawancarai koran mandala. Selasa (20/10/2026)
Ia mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah yang menurut pengamatannya sejak awal kepemimpinan Prabowo lebih mengarah pada sektor pertahanan dan militer.
“APBN kan memang cukup banyak dan cukup bisa mencakup seluruh aspek, tapi mengapa yang hanya diprioritaskan itu dari awal lebih ke pertahanan militer dan lain sebagainya?” katanya.
Selain alokasi anggaran, Jojo juga menyoroti efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai pemerintah perlu memperhatikan program lain yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, akses pendidikan gratis dan pembiayaan kesehatan juga perlu menjadi perhatian dalam menentukan skala prioritas anggaran negara.
“Efektivitas dari MBG ini perlu dipertanyakan. Daripada mengusungkan MBG, kita kan masih bisa menghadirkan yang lain, menyajikan seperti pendidikan gratis atau biaya kesehatan yang bisa ditunjang dengan yang lain,” tuturnya.
Soroti Penanganan Karhutla
Jojo turut menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya dampaknya terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.
Ia mempertanyakan alasan pemerintah belum menetapkan kondisi karhutla yang disorotnya sebagai bencana nasional.
“Kalau untuk isu yang hangat sekarang, mungkin yang tentang karhutla, kiranya untuk sekarang mengapa tidak ditetapkan menjadi sebuah bencana nasional?” ucapnya.
Jojo juga mengkritik pemberitaan media massa yang menurut pengamatannya cenderung menggambarkan kualitas udara di Kalimantan dalam kondisi baik dan bersih.
Ia menambahkan, dampak karhutla terhadap kesehatan anak-anak dan aktivitas masyarakat perlu mendapat perhatian lebih serius.
“Dengan banyaknya kasus ISPA yang terjadi di anak-anak, pun juga aktivitas masyarakat di sana sangat terganggu terkait karhutla, banyak juga yang mengeluh,” ujarnya.
Jojo juga menyoroti keterbatasan jangkauan pemadam kebakaran di sejumlah kawasan yang berdekatan dengan hutan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar penanganan karhutla dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan.
“Bahkan dari pemadam pun tidak bisa mencakup rumah-rumah yang memang kiranya lebih mendalam, yang mendekati hutan. Nah, itu kiranya bisa lebih diperhatikan lagi,” tuturnya.
Pemerintah Diminta Memetakan Skala Prioritas
Ke depan, Jojo berharap pemerintah dapat memetakan kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dalam menentukan prioritas kebijakan dan pengalokasian anggaran.
Ia menilai persoalan pendidikan, kesehatan, dan penanganan bencana lingkungan perlu mendapat perhatian dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Harapannya, menurut saya pribadi, lebih bisa melakukan pemetaan apa yang bisa menjadi skala prioritas,” tandanya