KORAN MANDALA –Krisis iklim tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga semakin menekan kehidupan ekonomi masyarakat. Kenaikan biaya pangan, terganggunya pendapatan, hingga persoalan transportasi dan tempat tinggal menjadi sejumlah dampak yang dirasakan warga ketika bencana ekologis dan cuaca ekstrem kian sering terjadi.
Kondisi tersebut menjadi sorotan Greenpeace Indonesia yang mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran mengambil langkah lebih serius dalam menangani krisis iklim. Desakan itu disuarakan melalui aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam aksi tersebut, sejumlah aktivis Greenpeace membentangkan dua spanduk berukuran besar dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” menghadap ke arah Istana Merdeka. Sementara spanduk kedua bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke selatan Bundaran HI.
7 Tempat Foto Instagramable di Bandung, Cocok untuk Hunting Foto Akhir Pekan
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan krisis iklim telah berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok pekerja yang memiliki kondisi ekonomi rentan.
“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat,” ujar Jeanny dalam keterangan yang diterima NU Online, Selasa (20/10/2026).
Menurut Jeanny, cuaca ekstrem dan bencana ekologis bukan hanya menimbulkan ancaman terhadap keselamatan serta kesehatan, tetapi juga mengganggu sumber penghasilan masyarakat. Dampaknya dapat merembet pada penurunan pendapatan dan kenaikan harga pangan.
Kelompok yang dinilai rentan antara lain nelayan, pengemudi ojek daring, serta pekerja lepas yang pendapatannya bergantung pada aktivitas harian. Ketika cuaca buruk membatasi pekerjaan atau bencana mengganggu kegiatan ekonomi, kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar ikut tertekan.
Kabut asap berkepanjangan akibat kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu contoh dampak krisis ekologis yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas ekonomi. Di tengah situasi tersebut, masyarakat masih harus menghadapi kenaikan biaya hidup serta ketidakpastian pekerjaan, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja.
Riset Greenpeace Ungkap Beban Terbesar pada Biaya Pangan
Greenpeace Indonesia menilai kondisi tersebut berlawanan dengan sejumlah prioritas yang disampaikan pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti penciptaan lapangan kerja, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jeanny merujuk pada riset Greenpeace bertajuk Besok Harga Naik! yang mengkaji dampak krisis iklim terhadap kualitas hidup delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa. Ketiga wilayah tersebut meliputi Jabodetabek, Cekungan Bandung, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hasil riset itu menunjukkan dampak paling besar dirasakan pada pola konsumsi dan biaya pangan, dengan persentase 41 persen. Berikutnya, sebanyak 39 persen berkaitan dengan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Sementara itu, 20 persen responden merasakan dampak terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan iklim berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika biaya pangan meningkat dan pendapatan terganggu, kelompok berpenghasilan terbatas berpotensi menghadapi tekanan ekonomi yang lebih berat.
“Temuan dan rekomendasi dalam riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim,” kata Jeanny.
Pemerintah Didesak Hadir Melalui Kebijakan Nyata
Greenpeace menegaskan penanganan krisis iklim tidak cukup hanya berfokus pada persoalan lingkungan. Kebijakan yang disusun pemerintah juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap penghidupan masyarakat, terutama pekerja yang rentan terhadap perubahan cuaca dan bencana.
Menurut Jeanny, hasil riset tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan yang melindungi masyarakat dari dampak ekonomi krisis iklim. Upaya itu dinilai penting agar beban bencana dan perubahan lingkungan tidak terus-menerus ditanggung sendiri oleh warga.
“Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” tandasnya.
Desakan tersebut menempatkan pemerintah pada persoalan yang lebih luas dari sekadar penanganan bencana, yakni bagaimana memastikan kebijakan iklim mampu melindungi kesehatan, penghasilan, dan daya beli masyarakat di tengah meningkatnya tekanan lingkungan.