Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui kebenaran di balik polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pihak yang mempertanyakan persoalan tersebut juga memiliki hak untuk menyampaikan pandangan.
Mardani menyampaikan hal itu saat menanggapi pernyataan Jokowi yang menduga adanya operasi politik di balik polemik ijazah dirinya dan putranya. Ia menilai wajar jika Jokowi menganggap persoalan tersebut dapat mengganggu kepentingan politiknya.
”Wajar Pak Jokowi berpendapat demikian. Karena memang isu ini bisa merusak target-target politik yang sudah ditargetkan,” kata Mardani kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).
Meski memahami pandangan Jokowi, Mardani mengingatkan bahwa persoalan tersebut juga menyangkut kepentingan publik. Ia menilai masyarakat berhak memperoleh kejelasan mengenai isu yang telah menjadi perhatian luas.
”Tapi mereka yang mengangkat isu ini juga punya hak. Karena kebenaran bab ini juga menjadi hak publik,” ujarnya.
Mardani menambahkan, perhatian masyarakat terhadap persoalan tersebut tidak terlepas dari posisi Jokowi dan Gibran sebagai tokoh publik yang pernah maupun sedang menduduki jabatan pemerintahan.
”Apalagi Pak Jokowi dan Mas Gibran adalah tokoh publik yang ada di jabatan publik,” kata Mardani.
Baca Juga: Roy Suryo Kalah Langkah? Perkara Ijazah Jokowi Kini Berlanjut ke Pembuktian
Sebelumnya, Jokowi menyebut polemik ijazah dirinya dan Gibran sebagai bagian dari operasi politik yang ditunggangi pihak tertentu. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat (16/10).
”Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali,” kata Jokowi.